Menu

Mode Gelap

Advetorial WITA

Kunker ke Dirjen, Aleg Deprov Gorontalo Dorong Kemenag Negosiasi Arab Saudi, Buka Akses Ibadah Haji dan Umroh.


					Kunker ke Dirjen, Aleg Deprov Gorontalo Dorong Kemenag Negosiasi Arab Saudi, Buka Akses Ibadah Haji dan Umroh. Perbesar

Silahkan di Share Yach

winnet.id pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kamis, (09/12/2021). Kedatangan para wakil rakyat dalam rangka memberikan dorongan dan semangat kepada Kemenag bersama-sama Kementerian Luar Negeri untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar bisa membuka akses ibadah haji dan umrah untuk jemaah Indonesia yang ditutup di masa pandemic covid-19.

Kegiatan tersebut dilakukan ruang pola dirjen, dimana untuk rombongan Aleg DPRD Provinsi Gorontalo diterima langsung Sunaryo selaku Subdit Perencanaan dan Anggaran yang ikut didampingi jajarannya.

“Kunjungan kerja kami yakni untuk menyerap aspirasi bahwa ternyata harapan masyarakat di Gorontalo ini sama, yakni agar tahun 2021 ini, Arab Saudi bisa membuka akses ibadah haji dan umroh, dan Calon Jemaah Haji (CJH) bisa berangkat, sebab sudah ada 100ribu orang ngantri umroh dan sudah mendaftar di travel.’’ kata Paris.

Karenanya kedatangannya ke Dirjen, dikatakan Paris Jusuf Selaku Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yakni untuk mendorong agar Kemenag lebih maksimal lagi melobi dan menyakinkan pemerintah Arab Saudi.

“Jadi kongkritnya kami ingin mengetahui solusinya seperti apa. Dprd sebagai corong kemenang untuk mendistribusi informasi kepada masyarakat, terutama masalah juknis dan kebijakan.

Menaggapi hal tersebut, Subdit Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Sunaryo menjelaskan, bahwa arab Saudi sudah siap menerima jemaah Haji dan umrah Indonesia, Penerbangan saudi sudah dibuka namun untuk tahun 2021 masih terkendala dengan adanya Kasus virus baru sehingga pemberangkatan di tunda hingga 2022.

“ sebenarnya sudah bisa umroh di tahun 2021 ini, namun terkendala dengan virus varian baru sehingga ini ditunda,” jelasnya.

Ditambahkannya untuk calon Jemaah Haji dan umroh yang akan berangkat wajib vaksin 2 kali, Jemaah haji harus memiliki akun barcode, usai menjalani proses tersebut, maka akan dilanjutan dengan karantina selama 14 hari di asrama haji pondok gede Sampai di arab saudi akan dikarantina pula.

“ inilah tahapan yang harus diikuti, terutama masa karantina,” tambahnya.

Satu hal yang akan mempermudah Calon jemaah haji untuk tidak dikarantina yakni para calon wajib menggunakan vaksin buatan arab Saudi, tapi jika vaksin yang digubakan bukan produk arab saudi maka tetap akan dikarantina.

‘’Ini merupakan langkah untuk menyakinkan Pemerintah Arab Saudi. Bahwa CJH asal Indonesia sudah siap, sehat, aman dan tidak tertular covid,’’ harapnya.

Lain halnya yang disampaikan oleh para wakil ketua DPRD Provinsi Gorontalo, salah satunya Wakil Ketua tiga Sofyan Puhi, dimana dirinya mempertanyakan biaya Jemaah umroh ini sudah mengendam di rekening travel sudah setahun lebih, apakah pihak travel ini mendapatkan pengawasan dari pihak Kemenag? Selanjutnya apakah selama dikarantina pembiayaan calon Jemaah haji dan umroh ini menjadi tanggungjawab travel atau pribadi? Point lain tentang penambahan lahan bangunan embarkasi haji Gorontalo.

Sunaryo mengungkapkan, jika ada travel yang “nakal” maka kami akan melakukan tindakan secara refresentatif dengan mengandeng PPTK untuk mengaudit keuangan travel.

Pewarta : Septiana.

Artikel ini telah dibaca 34 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

32 Mahasiswa Terapi Gigi UNUGo Antusias Mengikuti PKL di Manado: Panpel Tidak Disiplin Waktu!

19 Mei 2024 - 01:41 WITA

Ketua PJS Provinsi Gorontalo Kecam Ucapan Alyun Yang Memutarbalikan Fakta

17 Mei 2024 - 09:23 WITA

Oknum Kader Nasdem Perlihatkan Arogansinya Provokasi Masa saat Demo Dugaan Pelecehan Profesi Jurnalis

16 Mei 2024 - 09:31 WITA

Tim Pansus Aset DPRD Provinsi Gorontalo Menilai SOP Mitigasi Hukum Biro Hukum Masih Amburadul

15 Mei 2024 - 21:38 WITA

Pansus Temukan Banyak Aset Daerah Yang Belum Tercatat di KIB Daerah!

15 Mei 2024 - 12:39 WITA

Komisi 4 Desak SMA Wirabakti Meninggalkan Pola Asuh Militer

14 Mei 2024 - 15:54 WITA

Trending di Daerah