Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DaerahDPRD Provinsi GorontaloNasionalProvinsi Gorontalo

Pemilu Tahun 2024: KPU Gorontalo Menghadapi Tantangan Pembiayaan

148
×

Pemilu Tahun 2024: KPU Gorontalo Menghadapi Tantangan Pembiayaan

Sebarkan artikel ini

KPU, Provinsi Gorontalo Pada tahun 2024, masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo akan kembali menyambut momen penting, Pemilu dan Pemilukada. Namun, dibalik antusiasme itu, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Provinsi Gorontalo, terutama dalam hal pembiayaan.

Dalam wawancara dengan bersama Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW. Thalib, terungkap jika pembiayaan pemilu dan pemilukada 2024 menjadi isu sentral yang menjadi perhatian Komisi 1, saat berkunjung ke kantor KPU, Selasa (01/08/23).

Kesepakatan bahwa pemerintah akan memberikan dana sharing untuk kegiatan KPU melalui hibah, telah mencuri perhatian banyak pihak, termasuk komisi 1. Namun sayangnya, kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, menjadi 1 hambatan.

“Kondisi keuangan daerah memang diakui pak gubernur, sedang tidak baik baik saja.” buka Ketua Komisi 1, AW. Thalib, dalam wawancara.

Terbatasnya sumber daya keuangan, memaksa Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo untuk melakukan penyesuaian anggaran dengan cermat, tanpa mengorbankan kualitas dan keselamatan proses pemilu dan pemilukada.

Baca juga: Paris Jusuf Dukung Kinejra KPU dan Bawaslu Gorontalo

KPU Gorontalo
(foto: istimewa: Nhea) Tahun 2024, Pilkada di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan pembiayaan.

“Kita berharap, dengan minimnya anggaran, pemilu dan pemilukada tetap berlangsung dengan baik, aman, lancar dan sukses. Ini menjadi harapan kita semua.” harap AW. Thalib.

Awalnya, menurut keterangan AW. Thalib, alokasi dana untuk KPU akan dianggarkan sebesar 103 miliar rupiah. Namun, angka tersebut kemudian mengalami revisi dan dipertimbangkan kembali menjadi sekitar 92 miliar rupiah oleh pemerintah provinsi.

Baca juga: Sukseskan Pemilu 2024: DPRD Provinsi Siapkan Anggaran Untuk KPU dan Bawaslu

“Akan tetapi Setelah melalui pencermatan oleh pemerintah daerah, anggaran tersisa sekitar 85 miliar rupiah. Namun, angka ini belum dapat dipastikan sebagai angka final, karena masih harus dibahas bersama KPU.” terang AW. Thalib.

Meskipun terdapat perbedaan angka dalam penyusunan anggaran, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap KPU. Rencana Kerja Anggaran, kata AW. Thalib, akan menjadi instrumen penting Komisi 1 dalam memastikan rasionalitas penggunaan anggaran.

Baca juga: Pemutakhiran Data Pemilih Suwawa Selatan: 14 Pemilih Belum Mengikuti Rekapitulasi KTP

KPU Gorontalo
(foto istimewa: Nhea) Pimpinan dan anggota Komisi 1, berfoto bersama ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo, usai rapat.

“Jika RKA telah dinilai rasional dan sesuai, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap KPU untuk menjalankan tugasnya dengan baik.” ujarnya.

Diskusi dan musyawarah mengenai hasil review dan pencermatan anggaran akan menjadi fokus utama. Penting bagi semua pihak terlibat untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun merupakan hasil dari pertimbangan matang dan tepat sasaran.

Meskipun anggaran terbatas, AW. Thalib berharap, diskusi-diskusi kedepan dapat memperoleh angka yang ideal untuk memastikan pelaksanaan pemilu dan pemilukada berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa hambatan.

Untuk anggaran untuk Bawaslu sendiri, menurut penjelasan AW. Thalib, telah selesai dibayarkan dan ditransfer ke rekening Bawaslu, sesuai yang direncanakan, senilai 24 miliar rupiah.

“Yang belum clear tinggal dengan KPU. Dan Insyaa Allah, akan segera kita akan selesaikan.” tutup Politisi Partai PPP itu, dengan tegas. (004/ilam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *