WINNET.ID, Provinsi Gorontalo – Provinsi Gorontalo merayakan hari jadinya yang ke-23, sebuah momen yang seharusnya diisi dengan kegembiraan dan suka cita. Namun tidak bagi Adhan Dambea.
Dalam perayaan ini, ia justru tampak kurang puas. Bukan pada hiforia keakraban dan sukacita yang terbangun, melainkan pada capaian provinsi Gorontalo di usianya yang ke 23 ini.
Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa tokoh politik yang gemar mengkritik ini merupakan salah satu sosok kunci dalam perjuangan menuju terbentuknya Provinsi Gorontalo sebagai entitas otonom.
Dalam sejarahnya, Adhan, yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo pada tahun 1999, turut serta memberikan rekomendasi vital untuk membentuk provinsi Gorontalo.
Baca juga: HUT Provinsi Gorontalo ke-23 | Momentum Retrospektif, Introspektif, dan Prospektif
“Sasaran utama dibentuknya Provinsi ini adalah untuk mengentaskann kemiskinan. Sumber motivasi kita harus berpisah dengan Sulawesi Utara pada saat itu adalah masalah kemiskinan,” buka Adhan Dambea, menjelaskan sepengkal sejarah berdirinya Provinsi Gorontalo.
Namun, saat melihat perkembangan selama 23 tahun terakhir, Adhan Dambea tidak ragu menyuarakan ketidakpuasannya.
Menurutnya, tidak banyak perubahan yang dapat dicatat menjadi sejarah baru, khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang seharusnya menjadi fokus utama dibentuknya provinsi Gorontalo.
“Bagi saya tidak ada yang luar biasa. Semua sama saja,” ucap dia, kecewa.
“Kita startnya dari miskin. Nah, sekarang faktanya kita peringkat kelima daerah termiskin di Indonesia. Jadi apa bedanya dengan sebelum mekar? Mending tidak usah mekar saja sekalian,” tambah Adhan, skeptis mempertanyakan esensi dari pembentukan provinsi, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat Provinsi Gorontalo baru terbentuk, angka kemiskinan mencapai 28%. Dan melalui berbagai upaya, berhasil diturunkan hingga mencapai 12% pada tahun 2012. Namun sayangnya, kata Adhan, angka ini tidak mengalami penurunan atau sekedar stagnan, melainkan justu mengalami kenaikan dan mengalami fluktuasi naik turun, dikisaran angka yang tidak kurang dari 15% sejak tahun 2012 hingga 2022.
“Satu dekade dari tahun 2012 sampai tahun 2022, itu hanya turun beberapa persen. Sehingga kemiskinan di Gorontalo ini tetap berada di angka 15% lebih.” Tegas mantan Walikota itu.
Baca juga: HUT Provinsi ke-23: Pemda Gorontalo Masih Dihantui Problem Kemiskinan
Sebagai bagian dari refleksi HUT Provinsi Gorontalo yang ke-23, pernyataan Adhan Dambea menjadi panggilan untuk merenung. Apakah perjuangan untuk otonomi daerah sudah mencapai tujuan awalnya? Apakah masyarakat Gorontalo benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan?
Pertanyaan-pertanyaan ini seakan menggema, memberikan dorongan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk Gorontalo.
Dalam menghadapi tantangan kedepannya, penting bagi semua pihak, termasuk Adhan Dambea, untuk berkolaborasi dalam menciptakan perubahan positif.
HUT Provinsi Gorontalo yang ke-23 seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi mendalam dan komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat.
