WINNET – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) sebesar 7 persen.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Pansus, Femy Udoki, saat membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2024 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.
Femy menjelaskan, pembahasan Ranperda dilakukan secara komprehensif bersama sejumlah OPD terkait dan melalui konsultasi serta studi komparasi ke pemerintah pusat maupun beberapa daerah.
Menurutnya, IPERA memiliki karakter penerimaan yang berbeda karena peruntukannya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemulihan lingkungan di wilayah pertambangan rakyat.
“Pengelolaan IPERA harus transparan dan akuntabel. Penerimaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pemulihan lingkungan,” tegas Femy.
Pansus juga merekomendasikan pemerintah daerah segera menyusun regulasi teknis terkait pengenaan, pemungutan, pembayaran, pengawasan dan penggunaan IPERA. Sistem pendataan produksi dan pembayaran juga didorong dilakukan secara digital untuk mencegah kebocoran penerimaan.
Selain itu, pemerintah diminta mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi penambang yang telah memenuhi persyaratan.
Pansus turut mendorong optimalisasi sumber PAD lainnya, seperti pajak air permukaan, PBB-KB, pajak alat berat dan pemanfaatan aset daerah.
Femy menegaskan, peningkatan PAD tidak boleh hanya dilakukan dengan menambah beban masyarakat dan dunia usaha, tetapi harus melalui pendataan potensi riil, penguatan pengawasan, penagihan serta pengelolaan aset daerah secara produktif.
“Penguatan PAD harus menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian fiskal Gorontalo dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat,” tandasnya.
