WINNET.ID, Provinsi Gorontalo – Rapat evaluasi kinerja 25 media mitra Komisi 1, sejumlah Anggota komisi menyampaikan beragam kritikan dan masukan terhadap pimpinan dan wartawan yang menjadi mitra DPRD saat ini. Salah satu yang menyampaikan kritikannya adalah anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru.
Dalam rapat evaluasi yang digelar di Restoran Miranti ini, Meyke turut memberikan pandangannya yang tajam terhadap wartawan media, yang dinilainya cenderung memihak kepada figur-figur tertentu.
Meyke Camaru menyoroti bahwa wartawan seringkali hanya fokus pada satu atau dua figur atau partai tertentu di DPRD. Baginya, hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pemberitaan, dengan mengabaikan hak-hak anggota DPRD lainnya.
“Wartawan jangan terlibat dalam politik praktis! Terutama dalam pemilihan warna partai atau figur yang diliput.” ucap Meyke Camaru,tegas.
Baca juga: Evaluasi Media Akhir Tahun: Komisi 1 Putuskan Akhiri Perpanjangan Kontrak 25 Media Kehumasan DPRD
Dalam pandangan Meyke, media seharusnya bersifat normatif, artinya mengedepankan fungsi medianya sebagai penyeimbang, pemberi informasi, dan pengawas terhadap kinerja anggota dewan, tanpa membedakan warna partai atau figur tertentu, demi menjaga independensi dan integritas media.
Namun, Meyke juga mengakui bahwa tantangan besar muncul ketika adanya keterlibatan figur tertentu terhadap kontrak kerja media tersebut dengan DPRD, yang secara tidak langsung memberikan pengaruh kontraktual, yang dapat membawa dampak negatif pada kualitas liputan.
“Jangan hanya karena dia yang membantu anda berkontrak dengan DPRD, lalu berita tentang dia selalu menjadi prioritas, dan mengabaikan anggota yang lain.” kata Meyke Camaru.
“Saya kira ini perlu ada kesadaran dari pihak media untuk tetap menjaga keseimbangan dan tidak terjebak dalam kepentingan pihak tertentu.” sambung dia.
Dalam konteks pengawasan, Meyke juga berharap media tidak hanya memfokuskan liputan kegiatan figur atau warna partai tertentu. Sebaliknya, media diingatkan untuk tetap memantau kinerja anggota dewan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu. Semua anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menurut Meyke, memiliki hak dan porsi yang sama dalam pemberitaan.
“Saya mengajak seluruh wartawan media untuk menghindari bias dalam warna partai atau pilihan figur yang diliput. Kita semua yang ada di DPRD adalah wakil rakyat yang setara, dan setiap anggota DPRD berhak mendapatkan perhatian yang sama dari media. Inilah kunci untuk menjaga integritas dan kredibilitas media dalam melaksanakan fungsi kontrol sosialnya.” ujar Srikandi Partai Golkar ini.
“Ini mencakup hak untuk diwawancarai, diliput, dan diberi ruang seimbang dalam ruang publik. Representasi yang adil dalam media adalah landasan untuk membangun demokrasi yang kuat dan transparan.” tambah aktivis perempuan ini, dengan berapi-api.
Ia juga menyoroti peran media sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Menurut dia, media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penjaga keseimbangan kekuasaan. Ia meyakini bahwa media yang berfungsi dengan baik dapat menjamin akuntabilitas dalam pemerintahan dan mendorong transparansi di tingkat publik.
Meyke berharap, langkah pertama media kedepan adalah memperkuat jurnalisme normatif. Ini melibatkan pembangunan budaya di dalam redaksi media untuk mengedepankan integritas, keadilan, dan independensi.
“Selain itu, media perlu menjalin kemitraan dengan DPRD tanpa mengorbankan integritasnya, menjaga keseimbangan antara kepentingan media dan tugas kontrol sosialnya.” tutupnya.
