WINNET.ID – Banyak masyarakat di Kota Gorontalo masih mempertanyakan alasan pajak restoran atau rumah makan dibebankan kepada konsumen dalam setiap transaksi. Sebagian masyarakat mengira pajak tersebut merupakan keuntungan tambahan bagi pemilik usaha. Namun, berdasarkan peraturan yang berlaku, pajak tersebut memang menjadi tanggung jawab pelanggan yang menikmati layanan restoran.
Pajak Restoran dan Dasar Hukumnya
Pajak terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ditanggung oleh pengusaha. Sementara itu, Pajak Daerah, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman, dibebankan kepada pelanggan yang menggunakan jasa layanan restoran.
Dasar hukum pajak restoran diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD),
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi.
Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, istilah Pajak Restoran kini berubah menjadi PBJT – Makanan dan Minuman. Pajak ini dikenakan atas penjualan atau penyerahan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, atau jasa boga (katering). Restoran yang dikenakan pajak ini harus menyediakan layanan penyajian seperti meja, kursi, serta peralatan makan dan minum.
Mengapa Pajak Restoran Ditanggung Konsumen?
- Pajak Konsumtif
Pajak restoran merupakan pajak konsumtif yang dikenakan kepada konsumen, bukan kepada pemilik usaha. Hal ini mirip dengan PPN yang dibebankan kepada pembeli dalam transaksi barang dan jasa. - Restoran Hanya Sebagai Pemungut Pajak
Pemilik restoran tidak memperoleh keuntungan dari pajak yang dipungut. Mereka hanya mengumpulkan pajak dari pelanggan dan wajib menyetorkannya ke kas daerah. Oleh karena itu, struk pembayaran restoran biasanya mencantumkan pajak secara terpisah dari harga makanan dan minuman. - Meningkatkan Pendapatan Daerah
Pajak restoran menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya di Kota Gorontalo.
Masyarakat Diminta Memahami Kebijakan Pajak Restoran
Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, mengimbau masyarakat agar memahami bahwa pajak restoran bukan tambahan keuntungan bagi pengusaha, melainkan kewajiban yang harus disetorkan ke pemerintah daerah.
“Pajak restoran merupakan kontribusi masyarakat untuk pembangunan daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak, semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dalam bentuk fasilitas dan layanan publik yang lebih baik,” ujar Nuryanto.
Masyarakat juga diimbau untuk selalu meminta struk pembayaran yang mencantumkan pajak restoran secara transparan. Jika menemukan restoran yang memungut pajak tetapi tidak menyetorkannya ke pemerintah, masyarakat dapat melaporkannya ke Badan Keuangan Kota Gorontalo.
