WINNET.ID Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo terus mengintensifkan pembahasan laporan tahun anggaran 2024. Hingga saat ini, progres pembahasan telah mencapai 75 persen dan dijadwalkan akan difinalisasi pada pekan depan, sebelum dibawa ke rapat paripurna yang akan digelar pada 28 April 2025 mendatang.
Rapat kerja lanjutan yang dilangsungkan pada Senin (20/04), dilaksanakan di dua tempat berbeda, yakni Aula Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie dan ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Hj. Yeyen Septiani Sidiki, S.E., M.M., dan dihadiri oleh seluruh anggota Pansus.
Sejumlah mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo turut hadir, termasuk instansi vertikal seperti Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, Kepala BPN Kabupaten Gorontalo, Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo, dan Kepala Biro Pemerintahan & Kesra Setda Provinsi Gorontalo.
Dalam pembahasan tersebut, berbagai persoalan dan polemik dalam LKPJ menjadi sorotan utama. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah terkait akurasi dan validitas data dalam laporan.
“Selama ini terbukti, dengan kita bertandang ke BPS, berarti keakuratan data perlu kita pertajam lagi, perlu kita bandingkan,” ujar Yeyen Septiani Sidiki, yang juga merupakan politisi dari Partai Golkar.
Ia menekankan bahwa ketepatan data sangat penting untuk menjadi dasar evaluasi dan perbaikan, terutama dalam sektor-sektor strategis. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor prioritas yang mendapat perhatian khusus dari Pansus.
“Kita semua mau ini harus clear masalahnya. Terutama untuk masalah pendidikan dan kesehatan adalah yang pertama,” tegasnya.
Pansus LKPJ berkomitmen untuk menyusun rekomendasi yang komprehensif, kritis, dan konstruktif sebagai bentuk evaluasi sekaligus dorongan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
