Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DaerahDPRD Provinsi GorontaloNasionalProvinsi Gorontalo

APBD 2024 Provinsi Gorontalo akan Mulai Dibahas Bulan Oktober Mendatang

×

APBD 2024 Provinsi Gorontalo akan Mulai Dibahas Bulan Oktober Mendatang

Sebarkan artikel ini
Rencana APBD 2024 Gorontalo

Winnet.id, Provinsi Gorontalo Perencanaan program kegiatan untuk tahun 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo telah memasuki tahap pembahasan antara pemerintah eksekutif dan pihak legislatif, yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.

Tahap awal pembahasan ini ditandai dengan dilaksanakannya paripurna ke-125, yang secara khusus membahas Ranperda APBD tahun anggaran 2024.

Gubernur Gorontalo telah secara resmi mempresentasikan rencana APBD tahun mendatang kepada DPRD, yang kemudian diberi tanggapan oleh setiap fraksi yang ada di DPRD melalui pandangan fraksi masing-masing.

“Selanjutnya, kami akan membahasnya ditingkat Banggar dan TAPD.” ungkap Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi, saat ditemui di ruangannya, usai kegiatan.

Rencana APBD 2024 Gorontalo
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA. Jusuf, menerima Rencana Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2024, yang diserahkan PJ Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya.

Baca juga: Fraksi PDIP Desak Gubernur Lawan Kemiskinan Ekstrim di Gorontalo

Rencananya, pembahasan APBD tahun 2024 akan dimulai pada bulan Oktober mendatang. Upaya percepatan ini bertujuan untuk menghindari tabrakan kepentingan antara pelaksanaan program kerakyatan dan pembangunan dengan pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung pada awal tahun 2024.

“Kami memilih bulan Oktober sebagai waktunya karena kami membutuhkan percepatan. Tahun 2024 adalah tahun pemilu, dan kami ingin memastikan bahwa kegiatan untuk rakyat dan pembangunan tidak terhambat oleh kegiatan-kegiatan DPRD lainnya, termasuk pemilu,” jelas Politisi Partai Nasdem ini.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program-program yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat sambil memastikan proses demokrasi tetap berjalan lancar. (004/ilam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *