WINNET.ID GORONTALO – Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, menyampaikan apresiasi kepada Kapolda atas upaya Polda Gorontalo dalam mengamankan dan menjaga ketertiban selama Pemilu 2024. Meskipun mengakui adanya beberapa insiden, Adhan meyakini bahwa Polda Gorontalo mampu menangani situasi tersebut.
Dalam kunjungannya bersama komisi 1 di Mapolda Gorontalo (07/03/24) Adhan Dambea mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat dalam demokrasi tahun ini begitu besar, bahkan menyamai kegembiraan ketika warga merayakan hari-hari besar keagamaan.
“Perlu kami akui bahwa pada pemilu tahun ini itu antusias masyarakat dalam mengikuti rangkaian pesta demokrasi sangat begitu antusias. Bahkan dapat saya katakan bahwa Pemilu kali ini ibaratnya seperti lebaran,” ungkap Adhan.
“Dimana sehari sebelum pencoblosan, pada malam harinya di tiap-tiap kelurahan yang ada di kota Gorontalo itu ramai. Sangat ramai,” sambung Adhan.
Baca Juga: Puji Kinerja Polda Gorontalo, Yuriko Kamaru: Tapi, ini Pemilu Paling Buruk!
Namun, Adhan Dambea tak menutup mata terhadap potensi adanya upaya-upaya tidak sah yang dilakukan oleh oknum caleg. Baginya, keramaian tersebut selalu ada cela kemungkinan untuk para oknum caleg menyogok masyarakat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
Adhan memahami bahwa masyarakat dalam situasi krisis ekonomi seperti saat ini membutuhkan dukungan finansial. Sehingga dia tidak sepenuhnya menyalahkan masyarakat dalam kegiatan money politik.
“Begitu pula dengan caleg yang berusaha memperoleh kursi di DPRD Provinsi Gorontalo, tentu akan melakukan cara apa saja untuk memperoleh dukungan, termasuk menyogok. Jadi saya pun tidak akan menyalahkan mereka juga,” tegas Adhan.
“Namun, saya juga tidak membenarkan tindakan ini. Sebab, secara jelas, tindakan ini dapat merusak demokrasi. Dan tindakan melanggar hukum ini, tampak dibiarkan oleh pihak pengawas pemilu. Itu yang kami sayangkan,” tambahnya.
Baca Juga : Silaturahmi ke Mapolda, AW. Thalib Mengingatkan Kapolda Baru: Pilkada Lebih Panas!
Menyikapi hal tersebut, Adhan berharap Polda Gorontalo dalam pelaksanaan Pilkada mendatang, dapat lebih bersikap tegas. Baginya, tindakan semacam itu jelas melanggar aturan demokrasi dan dapat merusak stabilitas demokrasi di Indonesia secara umum dan di Provinsi Gorontalo secara khusus.
“Memang itu bukan tugas dan wewenang pihak kepolisian. Akan tetapi, potensi konflik di antara pendukung calon kepala daerah akan lebih terbuka jika tindakan semacam ini dibiarkan tanpa penindakan serius,” ujar Adhan.
“Kami berharap, Polda dapat melakukan upaya pencegahan yang efektif dan terukur, demi menjaga stabilitas keamanan daerah provinsi Gorontalo selama Pilkada November mendatang,” tambahnya.
