WINNET.ID GORONTALO – Tahun 2025 akan menjadi tantang terbesar bagi pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dimana pemerintah akan mewujudkan Provinsi Gorontalo yang Maju dan Mandiri. Hal ini disampaikan oleh Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Gorontalo tahun Anggaran 2025 dihadapan Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo melalui sidang paripurna DPRD, Senin (15/07/2024).
Dalam pembacaan nota pengantar tersebut, Pj Gubernur mengatakan KUA/PPAS merupakan salah satu rangkaian proses awal kegiatan penyusunan APBD Provinsi Gorontalo, bagaimana rencana keuangan yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat termasuk berbagai bentuk program dan kegiatan daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
“dokumen ini disusun berdasarkan pada rencana kerja pemerintah atau RKPD tahun 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2024 yang lalu dengan peraturan gubernur Gorontalo nomor 9 tahun 2024,” tutur Rudy.
“Adapun Strategi Pembangunan Daerah tahun 2025 yang tertuang dalam RKPD 2025 diantaranya adalah pengelolaan sumber daya ekonomi, transformasi struktural, Infrastruktur ekonomi, degradasi kualitas lingkungan hidup, tingginya risiko bencana, penurunan emisi dan intensitas, emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon, belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penguatan konsolidasi demokrasi serta dukungan Terhadap isu strategis nasional di Provinsi Gorontalo,” sambung Pj Gubernur Rudy.
Usai sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke 147, Ketua DPRD Paris Jusuf mengatakan, bahwa sesuai harapan Pj Gubernur maka ini akan kami segera tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPRD.
“ tadi telah kita setujui dengan ditandai penandatangan rancangan KUA/PPAS serta Fakta Integritas, secara kelembagaan kami menerima untuk dibahas sesuai dengan peraturannya,” tutup Politisi senior Golkar.
