WINNET.ID GORONTALO – Dalam rapat koordinasi bersama Komisioner KPU, Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, bagi para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dalam melaksanakan akan aktifitasnya pada Pemilu 14 Februari, mendatang.
Dalam pembahasannya, komisi 1 memfokuskan Pembahasan terhadap perlindungan BPJS, baik BPJS kesehatan, maupun BPJS ketenagakerjaan.
Ketua Komisi 1, AW. Thalib dalam kesempatan itu menyoroti isu tentang kepemilikan BPJS anggota KPPS. Ia mengungkap bahwa masih banyak anggota KPPS yang belum memiliki BPJS, serta beberapa lainnya memiliki BPJS, namun tidak aktif karena tunggakan pembayaran.
Hal ini mendorongnya untuk mendesak pihak BPJS dan stakeholder terkait agar memberikan dukungan dan solusi konkret terhadap masalah penunggakan ini.
Baca juga: Keterbatasan Fisik Bukan Penghalang: Penyandang Disabilitas Hadiri Kampanye Meyke Camaru
“Dari total 31.471 petugas pelaksana pemilu seperti PPS, PPK dan KPPS, sebanyak 27.064 orang terkonfirmasi telah terdaftar BPJS,” ungkap AW. Thalib.
“Sedangkan 4.387 orang, yang didominasi oleh anggota KPPS, masih menjadi perhatian kami, karena belum terdata dan berstatus non-aktif akibat tunggakan iuran,” tambahnya.
Dalam responsnya, Komisioner KPU, Sofyan, menjelaskan bahwa masalah ini telah dibahas sebelumnya bersama Pemda Kabupaten-Kota, dan beberapa daerah sudah menyetujui untuk menanggung biaya perlindungan BPJS ini.
Baca juga: Kampanye dan Edukasi Politik: Meyke Camaru Jelaskan Perbedaan Biaya Politik dan Money Politik
“Masih ada sekitar 4.387 orang yang menjadi pekerjaan rumah kita. Mereka ada yang belum terdaftar, adapula yang sudah terdaftar namun belum memiliki kartu,” ungkap Sofyan.
“Dari total yang ada ini, informasi yang kami terima, 3.281 orang sudah dalam proses di data dan didaftarkan. Sementara sisanya belum mendaftar sama sekali berjumlah sekitar 675 orang, dan ini yang sedang kita upayakan,” sambung Sofyan.
Perlu dicatat bahwa BPJS yang dibiayai oleh masing-masing pemerintah daerah hanya berupa BPJS kesehatan, bukan ketenagakerjaan.
“Seharusnya seluruh anggota pelaksana pemilu juga mendapatkan perlindungan dalam bekerja, melalui BPJS ketenagakerjaan. Ini demi menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi saat bekerja,” sambung AW. Thalib, menimpali Informasi yang ia terima dari pihak BPJS saat rapat. (003)
