WINNET.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas pelaksanaan program kegiatan APBD Induk Tahun Anggaran 2025, baik sebelum maupun setelah proses efisiensi. Rapat ini berlangsung di Aula Dulohupa, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (21/04/2025).
Dalam rapat tersebut, hadir beberapa mitra kerja Komisi I, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Gorontalo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pertanian, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo.
Salah satu isu yang disoroti dalam forum ini adalah terkait verifikasi media massa di Gorontalo. Anggota Komisi I, Kristina Udoki, menegaskan pentingnya proses verifikasi faktual oleh Kominfo dalam menjalin kerja sama dengan media.
“Kalau Kominfo memilih untuk hanya bekerja sama dengan media yang sudah terverifikasi secara faktual, itu adalah hak mereka dan tidak ada masalah. Tapi, jika ada pemerintah daerah yang menggunakan media yang belum terverifikasi pun tidak dilarang. Semua tergantung kebijakan masing-masing,” ujar Kristina.
Tak hanya itu, Kristina juga mendorong Kominfo untuk memprogramkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme dan kredibilitas insan pers di daerah.
Ia menyatakan bahwa Komisi I siap memberikan dukungan anggaran, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, jika Kominfo menghadapi kendala dalam pendanaan program UKW.
“Kalau Kominfo kesulitan anggaran, kita di Komisi I bisa bantu melalui pokok-pokok pikiran anggota. Kita akan tempatkan anggaran itu di situ, supaya lebih banyak media di Gorontalo yang terverifikasi dan wartawannya juga punya kompetensi,” jelasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendukung tata kelola informasi yang lebih baik dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan media massa di wilayah tersebut.
