WINNET.ID GORONTALO – Ketua Dewan Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf hadiri forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025, di Hotel Aston Gorontalo, Selasa (20/02/24).
Dalam wawancara usai kegiatan, Paris Jusuf menegaskan kepada pemerintah tentang pentingnya kesesuaian dokumen RKPD dengan dokumen-dokumen lainnya seperti RPJMD, KUA-PPAS, hingga dokumen PEN.
Menurutnya, aplikasi dan implementasi RKPD haruslah sesuai dengan protap yang telah ditetapkan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang tercantum dalam RKPD memiliki dasar yang kuat dan terintegrasi dengan baik dalam perencanaan pemerintah daerah.
Dalam konteks ini, Paris RA Jusuf menekankan bahwa dalam pelaksanaan RKPD Gorontalo 2025, prioritas harus diberikan pada hal-hal yang menjadi fokus dan arahan dari pemerintah pusat.
“Hal ini penting agar setiap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan memenuhi kebutuhan yang menjadi fokus utama pemerintah pusat,” ujar Paris.
Selain itu, Paris juga menyinggung Pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang sebelumnya telah diparipurnakan pihaknya, senin kemarin.
Paris menjelaskan, Pokir anggota DPRD merupakan hasil dari serangkaian proses, mulai dari masa reses hingga rapat-rapat dengar pendapat serta turun lapangan. Paris Jusuf menyampaikan bahwa pokir tersebut telah dilaksanakan melalui paripurna dan telah disertakan dalam dokumen RKPD tahun 2025.
Baca juga: Komisi 4 DPRD Warning Peredaran Skincare Ilegal di Gorontalo!
“Tahapan selanjutnya adalah pembahasan bersama dengan eksekutif untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil,” sambung Paris.
Paris RA Jusuf menegaskan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian dalam pelaksanaan RKPD. Ia berharap agar setiap langkah yang diambil dalam pelaksanaan RKPD dapat dilakukan secara efisien sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.
“Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang efektif serta pemenuhan terhadap semua komitmen yang tercantum dalam RKPD,” pungkasnya.
Selain itu, Paris RA Jusuf menekankan pentingnya mengacu pada hasil forum konsultasi publik serta laporan Gubernur Gorontalo. Hal ini menjadi landasan penting dalam menyusun RKPD agar dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
