Gorontalo – winnet.id | 11 rekomendasi DPRD resmi diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, pada rangkaian Paripurna ke-108, Penyerahan rekomendasi LKPJ Gubernur Gorontalo, Tahun 2022, pada Senin (02/04/23).
11 Rekomendasi itu usai ditanda tangani ketua dewan Provinsi Gorontalo, Paris R.A Yusuf, diserahkan langsung kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Sukrin J. Botutihe.
Plt. Sekda sendiri mewakili Penjagun Gorontalo, Hamka Hendra Noer yang berhalangan hadir, karena sedang berada diluar daerah.
Ketua panitia khusus (pansus) LKPJ Gubernur tahun 2022, Sun Biki, saat dimintai keterangan terkait 11 rekomendasi itu, menyebutkan masing-masing rekomendasi yang diperoleh pihaknya, melalui tahapan evaluasi selama kurang lebih 30 hari kerja.
“11 rekomendasi itu diantaranya: (1) masalah aset; (2) terkait RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie; (3) masalah stunting; (4) angka kemiskinan; (5) masalah penataan birokrasi; (6) masalah Command Center; (7) Tender Proyek; (8) Masalah Silve; (9) Terkait Jabatan Sekretaris Daerah; (10) Masalah bencana alam; dan (11) Terkait pelaksanaan MoU.” jelas Sun Biki.
Lebih lanjut Sun menjelaskan, untuk masalah aset, pihaknya meminta pemerintah daerah dapat mendata setiap aset milik daerah, sehingga dapat diakomodir untuk dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
Untuk RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, kata Sun Biki, Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan fasilitas rumah sakit, sehingga RSUD tersebut dapat naik 1 tingkat, dari akreditasi C menjadi akreditasi B.
Untuk stunting sendiri, di Gorontalo kata Sun Biki, masih sangat tinggi. Sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah daerah. Begitupula angka kemiskinan, selama tahun 2022 justru mengalami peningkatan 0,10%. Ini diharapkan dapat ditekan oleh pemerintah daerah, melalui program yang mendukung penurunan angka kemiskinan itu sendiri.
“Untuk penataan birokrasi sendiri, kami nilai, masih belum tertata dengan baik, sehingga mengakibatkan TPP dan TKD para ASN, hingga saat ini belum terbayarkan selama 3 bulan.” ungkap Politisi Partai Golkar itu.
“Berikutnya masalah Command Center yang sampai saat ini belum berfungsi secara maksimal. Itu diharapkan dapat segera dimanfaatkan sebagaimana mestinya dengan secara maksimal.” sambungnya.
Terkait rekomendasi tender, Sun Biki berharap, pemerintah dapat segera menyelesaikan beberapa tender proyek yang tengah ditangani pemda, sehingga dapat terlaksana tepat waktu.
Begitupula persoalan silva, dinilai DPRD masih cukup tinggi, diharapkan dapat menjadi perhatian dan evaluasi pemerintah daerah.
“Silva itu anggaran yang tidak terpakai. Jumlahnya juga menurut kami terbilang cukup tinggi, yaitu 243 miliar. Sementara, dengan uang yang terbatas, kemudian masih ada uang yang tersisa, tentu saja ini menjadi bahan evaluasi kami di DPRD.” pungkasnya.
Rekomendasi lainnya yang diharapkan DPRD dapat menjadi perhatian dan memperoleh tindaklanjut dari pemerintah daerah adalah, job biding Plt. Sekretaris daerah.
DPRD kata Sun Biki mengharapkan agar jabatan sekretaris daerah dapat segera dilakukan job biding, sehingga sifatnya tidak lagi sementara waktu, melainkan secara definitif. (004/ilam)
