WINNET.ID GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, mengkritik rencana kunjungan Penjabat (PJ) Gubernur Gorontalo ke Luwuk Banggai pada 25-28 Januari mendatang. Kritik ini disampaikan karena kunjungan tersebut melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala dinas, dan eselon III, yang dianggap bertentangan dengan kebijakan penghematan anggaran.
“Yang kalau gubernur berangkat sendiri, saya kira masih bisa diterima ya. Tetapi kalau harus memboyong seluruh OPD, kepala dinas, bersama ibu lagi, dan tentu akan diikuti oleh personil teknisnya eselon III,” kata Thomas Mopili.
Ia menyoroti bahwa kunjungan ini membutuhkan anggaran yang besar.
“Saya menghitung kalau seluruh OPD diboyong bersama ibu, eselon 3-nya juga dibawa, ya, nginap di Swiss Bell, kemudian ke tempat-tempat wisata, saya garansi itu tidak kurang dari 500 juta,” ucapnya.
Thomas juga mengingatkan bahwa sebelumnya gubernur telah mengeluarkan instruksi untuk merasionalisasi anggaran sesuai amanat Presiden.
“Saya kaget ketika itu informasinya masuk, bahwa beberapa minggu yang lalu justru saya menerima tembusan surat gubernur yang menghimbau, memerintahkan, menginstruksikan sekda ke bawah itu untuk merasionalisasi seluruh anggaran terkait dengan amanat presiden,” jelasnya.
Ia mempertanyakan urgensi kunjungan ini dan dampaknya bagi masyarakat Gorontalo.
“Apakah SDM Gorontalo Utara ini ada Pak Budi harus belajar datang di Luwuk untuk meningkatkan SDM itu? Intinya DPRD mintalah Pak PJ Gubernur untuk lebih peka terhadap kondisi hari ini,” tegas Thomas.
Thomas berharap rencana ini dapat ditinjau kembali agar anggaran dapat digunakan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau 500 juta kita kasih makan, kita tunjang program Presiden makan bergizi gratis, itu 50 ribu orang,” tambahnya.
DPRD Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah untuk lebih peka dan menyesuaikan kebijakan dengan instruksi Presiden demi efisiensi anggaran.
