Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, menyoroti kesiapan infrastruktur dan efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di wilayahnya. Dalam pernyataannya pada Senin (21/4), Hippy menekankan bahwa program nasional tersebut harus disertai dengan perbaikan sarana pendukung serta efisiensi anggaran agar dapat memberikan dampak nyata kepada para petani.
“Distribusi bantuan seperti bibit dan alat pertanian belum cukup tanpa didukung infrastruktur dasar yang memadai. Kalau jalannya bagus, kendaraan bisa masuk langsung. Ini bisa menekan biaya hingga separuh,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan produksi tidak serta-merta menjamin kesejahteraan petani apabila risiko bencana dan kerusakan infrastruktur tidak segera ditangani. Hippy mencontohkan peristiwa jebolnya tanggul di Pohuwato yang menyebabkan gagal panen jagung secara massal sebagai bukti lemahnya kesiapan infrastruktur pendukung.
Meski demikian, Hippy mengapresiasi langkah awal pemerintah dalam menjalankan program ketahanan pangan. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat agar implementasinya tidak hanya baik di atas kertas. “Komisi II DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Menanggapi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Hippy menyatakan dukungannya terhadap efisiensi anggaran daerah demi mendanai program prioritas. Namun, ia mengingatkan bahwa kualitas benih yang disalurkan kepada petani juga harus menjadi perhatian utama.
Ia juga menyoroti tingginya biaya transportasi hasil panen akibat akses jalan yang masih buruk di sejumlah desa, yang menurutnya menjadi hambatan nyata bagi petani dalam meningkatkan penghasilan dan daya saing.
