WINNET.ID, Kabupaten Bone Bolango – Bayangan kendala anggaran menghantui jalannya proses Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini sebagaimana diungkapkan ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW. Thalib.
Dalam tatanan demokrasi, Pemilu dan Pilkada menjadi fondasi bagi perwujudan kehendak rakyat. Kedua momen ini membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang matang untuk menjamin kelancaran dan integritasnya.
Sayangnya, di Kabupaten Bone Bolango, tantangan muncul dalam bentuk kendala anggaran yang belum terselesaikan.
Dalam keterangannya, AW Thalib mengungkapkan, bahwa hingga saat ini, belum ada kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah daerah terkait anggaran Pemilu dan Pilkada.
Baca juga: Kendala Pendistribusian Logistik Pemilu ke Pinogu, Mengintai | Komisi 1 Beri Atensi Khusus!
“Terdapat perbedaan angka yang diajukan Pemerintah Daerah dengan KPU. Pemerintah mengajukan anggaran sekitar 18 miliar, sementara KPU membutuhkan 24 miliar.” ungkap AW. Thalib dalam wawancara. (21/11/23)
Kekhawatiran semakin memuncak dengan belum adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang seharusnya sudah disepakati.
Menyikapi ini, AW Thalib mengaku telah mengambil inisiatif dengan menyampaikan kekhawatirannya ini kepada PJ. Gubernur Gorontalo.
“Dalam pertemuan “Coffee Morning”, kami telah mendesak PJ. Gubernur untuk mengoordinasikan penyelesaian masalah anggaran ini di seluruh Wilayah Provinsi.” ucap AW. Thalib.
Ia menekankan pentingnya mengutamakan pendanaan Pemilu dan Pilkada dalam APBD Perubahan sebanyak 40%, dan dalam APBD induk sebanyak 60%, sesuai instruksi pemerintah pusat.
Harapan itu direspon positif Gubernur, dengan menyatakan kesiapannya untuk mengawasi dan memastikan penyelesaian masalah anggaran ini.
Baca juga: Bertugas Mengawal Keamanan Pemilu: Komisi 1 Pantau Kesiapan Polres Bone Bolango
“Sebagai perwakilan pemerintah pusat, Gubernur akan mengambil langkah tegas dengan menahan nomor register APBD daerah yang belum mencapai kesepakatan terkait anggaran Pemilu.” ujarnya.
“Langkah ini diharapkan dapat memberikan tekanan positif agar pemerintah daerah dan KPU segera mencapai kesepakatan yang dibutuhkan.” tambah Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Ketidakpastian anggaran Pemilu dan Pilkada di Bone Bolango menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. AW Thalib dan pihak DPRD Provinsi Gorontalo berharap agar Gubernur terus aktif menangani permasalahan ini.
Keberhasilan Pemilihan Umum pada tahun 2024 menjadi taruhan, dan distribusi dana yang lancar adalah kunci utama dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. (003)
