WINNET.ID – Program Perempuan Kepala Keluarga Dihapus, dan Akan Dilebur Kedalam Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Guna Memaksimalkan Penyaluran dan Penganggaran.
Telaga Biru, 4 Juli 2023 – Dalam rangka Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, melakukan kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Selasa (04/07/23).
Kegiatan tersebut dihadiri selain oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV, juga dihadiri oleh Sekretaris Camat Telaga Biru, Ronal Mertiarto Abdini, Kabid Pemberdayaan Sosial, Remi Pakaya, serta perwakilan masyarakat setempat.
Dalam kata pengantar, Ketua Komisi IV, Hamid Kuna, mengungkapkan beberapa poin penting terkait kunjungan ini. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah penghapusan kategori bantuan PEKKA yang sebelumnya ada, yang kemudian akan diintegrasikan ke dalam Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Hamid menegaskan, Program UEP ini juga mencakup bantuan kepada janda-janda kepala keluarga. Upaya pengintegrasian ini diharapkan dapat lebih mempermudah pemda dan DPRD dalam mengevaluasi program bantuan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses jenis bantuan tersebut.
“Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan kepada penerima, sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program, khususnya program Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).” ucap Hamid Kuna.
“Jadi, ibu-ibu yang statusnya janda tidak perlu khawatir. Program ini tidak dihilangkan. Sekali lagi hanya dilebur dengan program-program yang lain yang berkaitan dengan ekonomi produktif. Bahkan bagi kami, program PEKKA ini, adala program prioritas.” sambung Hamid, tegas.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamid Kuna, saat menyampaikan kata pengantar dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Penyaluran Bantuan Sosial di Kantor Kecamatan Telaga Biru.
Menurut data terbaru, pada tahun ini, terdapat 628 orang yang telah terdata sebagai penerima bantuan perempuan kepala keluarga. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPRD dalam memberikan dukungan kepada kelompok perempuan kepala keluarga.
Selain itu, dalam kata pengantarnya itu, Hamid juga berharap, bantuan-bantuan dari pemerintah ini, dapat dimanfaatkan secara baik oleh para penerima.
“Kami berharap, masyarakat dapat mematuhi juknis (petunjuk teknis) yang telah ditetapkan terhadap bantuan-bantuan ini. Sebab, Jika terjadi penyelewengan dari aturan yang ada, maka dinas yang terkait, dalam hal ini dinas sosial beresiko didenda ganti rugi (TGR) sebagai bentuk pertanggungjawaban.” jelas Hamid.
Tidak hanya membahas program bantuan, Politisi Partai Hanura itu juga menitipkan doa kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan kepala daerah, pemimpin lembaga pemerintah, termasuk anggota DPRD, agar diberikan umur panjang dan kesehatan.
“Dengan begitu, kami dapat terus mengabdi secara maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.” tutupnya.
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi program bantuan sosial berbasis Usaha Ekonomi Produktif di wilayah Provinsi Gorontalo. (004/ilam)
