WINNET.ID – Kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan VI (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato), Djoni Dalanggo, kali ini terasa berbeda. Bertempat di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi seperti biasanya, tetapi lebih banyak meminta penjelasan tentang program-program pemerintah dan jenis aspirasi yang dapat didanai oleh pemerintah provinsi maupun melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Masyarakat mulai kritis dan ingin tahu lebih dulu sebelum menyusun proposal. Mereka tidak ingin usulan hanya berhenti di atas kertas karena tidak sesuai mekanisme anggaran,” ujar Djoni.
Menanggapi antusiasme dan pertanyaan warga, Djoni menjelaskan bahwa aspirasi yang bisa dibiayai harus sesuai regulasi, terutama diperuntukkan bagi masyarakat yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menekankan pentingnya data penerima yang akurat agar program bantuan bisa tepat sasaran.
“Kalau sudah masuk DTKS, itu sudah separuh jalan untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Selebihnya tinggal kita perjuangkan melalui lembaga,” jelas Djoni.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kesejahteraan Rakyat (IPTEK dan Kesra), Djoni Dalanggo mengatakan bahwa banyak program bantuan sosial, pendidikan, dan keagamaan yang masuk dalam ruang lingkup kewenangannya dan bisa ia dorong lewat dana aspirasi.
Pada hari keenam pelaksanaan reses masa persidangan ketiga tahun 2024–2025 ini, Djoni terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebagian dana pokirnya telah diarahkan kepada majelis taklim, sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, masyarakat yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan juga mendapat perhatian khusus dari dirinya. Ia mengalokasikan sebagian pokir untuk membantu pendaftaran awal BPJS bagi pekerja informal atau warga yang belum tercover jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kita bantu warga pengguna baru yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan, karena itu penting sebagai bentuk perlindungan dasar,” ujarnya.
Kegiatan reses tersebut ditutup dengan diskusi aktif antara Djoni dan masyarakat, yang kini lebih memahami arah dan prioritas pembangunan serta mekanisme pengusulan aspirasi yang benar. Djoni berharap partisipasi aktif masyarakat akan mempermudah sinergi antara pemerintah dan warga dalam membangun daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan.
