Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Provinsi Gorontalo

Diskusi PERA DPRD Gorontalo: Mengarahkan Anggaran demi Kesejahteraan Masyarakat

×

Diskusi PERA DPRD Gorontalo: Mengarahkan Anggaran demi Kesejahteraan Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Winnet, Gorontalo – Pada Kamis, 31 Oktober 2024, DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan pertemuan untuk membahas Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) atau kajian belanja dan pendapatan publik. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini, menjelaskan bagaimana DPRD berperan dalam perencanaan dan pengeluaran yang berdampak pada pengurangan kemiskinan.

“PERA mempertanyakan terkait keterlibatan DPRD Provinsi Gorontalo mengenai perencanaan dan belanja yang berdampak pada penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo,” ucap Ridwan.

Diskusi yang berlangsung di Kantor DPRD ini juga menyoroti sejauh mana anggaran diarahkan ke sektor-sektor strategis. Ridwan menyampaikan bahwa intervensi anggaran untuk sektor pertanian masih menjadi fokus utama, meskipun penerima subsidi di sektor ini umumnya terbatas pada pemilik lahan dan pedagang. Meskipun demikian, subsidi tersebut tetap memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan.

Ridwan juga mengangkat peran pokok pikiran (pokir) DPRD, dengan mempertanyakan apakah pokir bisa diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, pokir seharusnya dapat menjadi alat intervensi yang lebih efektif daripada sekadar memenuhi kepentingan politik para anggota dewan.

“Mestinya pokir itu untuk kemiskinan, nah tadi dalam diskusi ternyata pokir itu untuk konstituen, dan itu hanya persoalan politis saja,” tegasnya.

Ridwan berharap agar Tim Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang turut hadir dalam diskusi ini, nantinya dapat memberikan rekomendasi untuk Provinsi Gorontalo. Rekomendasi tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan DPRD dalam membuat kebijakan dan anggaran yang lebih terarah dalam penanggulangan kemiskinan.

Selain pembahasan terkait kemiskinan, diskusi juga meliputi isu-isu lain seperti gender, disabilitas, pendidikan, dan layanan dasar bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *