WINNET.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan peredaran beras di pasaran, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menghapus kategori beras premium dan medium.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menilai langkah ini penting untuk melindungi konsumen dari potensi peredaran beras oplosan, khususnya pada jenis yang sebelumnya berlabel premium.
“Jika hasil peninjauan menunjukkan persentase beras oplosan cukup besar, ini menjadi bahan evaluasi. Namun, bukan berarti seluruh beras premium di pasaran adalah oplosan. Hal ini perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.
Meyke menegaskan, perlindungan konsumen menjadi prioritas utama DPRD. Dominasi beras premium di pasar, kata dia, berisiko jika kualitasnya ternyata bercampur dengan beras mutu rendah.
“Kami ingin beras yang beredar benar-benar murni dan layak konsumsi. Untuk itu, sebelum diedarkan, harus melalui proses seleksi dan pengawasan ketat,” tegasnya.
DPRD juga mendorong badan pengawasan terkait agar lebih selektif dalam memantau distribusi beras. Pihaknya berencana mempertanyakan kebijakan penghapusan kategori ini kepada kementerian terkait, sekaligus memperkuat sinergi pengawasan di tingkat daerah.
“Kebijakan ini memang dari pemerintah pusat, tetapi khusus untuk Gorontalo kami akan memastikan ada evaluasi dan langkah pengawasan agar masyarakat terlindungi,” pungkas Meyke.
Dengan perubahan kebijakan tersebut, DPRD berharap tidak ada celah bagi pelaku usaha nakal memanfaatkan situasi untuk menurunkan kualitas beras demi keuntungan. Pengawasan yang konsisten dinilai krusial untuk menjaga mutu pangan pokok masyarakat di Gorontalo.
