WINNET.ID – Bertempat di Gorontalo Palace Convention Center (GPCC), Kota Gorontalo (15/03), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), gelar Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Selain dihadiri Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris, Yusuf, penjabat Gubernur, yang diwakili oleh Plt. Sekda, Sukri J. Botutihe, serta sejumlah forkopimda Provinsi Gorontalo, atau yang mewakili.
Dalam sambutannya, Ruandha Agung Sugardiman menyampaikan, bahwa menjaga kelestarian hutan didalam pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, merupakan bagian dari kontribusi pengendalian perubahan iklim Indonesia untuk dunia.
Kegiatan ini menurut Ruandha, sejalan dengan komitmen Presiden RI, yang telah disampaikan kepada dunia.
“Dimana Indonesia’s FOLU Net Sink menargetkan tingkat serapan emisi gas rumah kaca, dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030, akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.” ungkap Ruandha.
“Sektor kehutanan menyumbang porsi terbesar didalam target penurunan emisi gas rumah kaca, dengan kontribusi sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission,” sambungnya.
Lebih lanjut Ruandha menjelaskan, capaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya berkurangnya emisi dari deforestasi dan lahan gambut, meningkatnya kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon, restorasi dan perbaikan tata air gambut, restorasi dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, dan optimasi lahan tidak produktif, untuk pembangunan hutan tanaman dan tanaman perkebunan.
“Global warning ini memberikan dampak negatif, salah satunya mengakibatkan perubahan iklim secara ekstrim, yang nyata² sudah terjadi saat ini. Tidak heran jika akhir-akhir ini, kita mengalami kenaikan temperatur yg signifikan.” ujarnya.
“Adanya iklim anomali ini, menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Sehingga hal ini berdampak pada terjadinya kelangkaan air, energi, dan pangan, seperti yang kita rasakan saat ini,” tambah Ruandha.
Lebih lanjut, Ruandha menjelaskan, Kenaikan konsentrasi gas rumah kaca ini tidak lepas dari peran manusia yang aktif melakukan pembangunan, yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah penduduk.
“Jadi kerusakan ini diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Oleh karena itu, yang bisa menurunkan ini harus manusia itu sendiri, yaitu kita.” pungkasnya.
Sementara itu, ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Yusuf, menyambut penyampaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengungkapkan, pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap aksi mitigasi dan adaptasi ini, Provinsi Gorontalo.
“Ini adalah kegiatan yang positif. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi DPRD, untuk tidak memberikan support. Kalau nantinya ada anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini, maka kita akan support.” ujar Paris.
Tanpa menampik fakta, Paris juga mengakui, jika sejauh ini, anggaran di dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan dinas kehutanan Provinsi Gorontalo, memang bernilai kecil, dibandingkan dengan dinas lain. Namun, melalui kegiatan ini, pihaknya kedepan akan berupaya menambah anggaran dua dinas tersebut.
Selain itu, Politisi partai Golkar ini juga berharap, upaya pemerintah Provinsi ini, juga memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten-Kota, khususnya dalam hal sinergitas dan koordinasi tentang data-data yang dibutuhkan pemda Provinsi, dalam rangka penyusunan rencana kerja (renja) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Gorontalo, yang ditargetkan selesai dibulan Mei.
“Pemda melalui pak sekda, sudah maksimal melaksanakan kegiatan ini. Oleh sebab itu, yang tadi saya sampaikan bahwa, supaya sinergitas, koordinasi dan supporting tentang data, itu yang sangat penting.” pungkasnya.
Adapun sosialisasi FOLU Net Sink 2030 akan berlangsung selama dua hari dan akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Gorontalo. Sosialisasi dan renja Folu net sink telah dilaksanakan di 12 provinsi dan akan dilanjutkan kembali pada 22 provinsi di tahun 2023.**
