WINNET.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Yasin, secara resmi membantah tudingan terkait dugaan keterlibatannya dalam skandal haji bodong yang menyeret nama perusahaannya. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (4/8/2025), Mustafa menegaskan bahwa izin operasional biro travel miliknya tidak dicabut, melainkan hanya mengalami pemblokiran sementara oleh Kementerian Agama (Kemenag).
“Perlu saya tegaskan, izin kami tidak dicabut, hanya diblokir sementara karena ada aduan salah satu jamaah,” ujar Mustafa kepada sejumlah awak media.
Mustafa mengungkapkan bahwa dirinya telah berkecimpung dalam dunia penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah selama hampir dua dekade. Sejak 2017, ia menjalankan biro travel miliknya secara mandiri dan profesional.
Menurut penjelasannya, pemblokiran izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPU) terjadi menyusul laporan dari salah satu jamaah asal Sulawesi Utara. Jamaah tersebut sejatinya dijadwalkan berangkat pada Februari 2025, namun terjadi penundaan akibat kendala teknis terkait proses pembayaran akomodasi hotel.
“Jamaah itu seharusnya berangkat Februari. Namun karena hotel masih dalam proses pembayaran pada Januari-Februari, maka jadwalnya kami undur ke April. Sementara rombongan lain tetap berangkat sesuai jadwal,” jelasnya.
Namun karena tidak bersedia dijadwal ulang, jamaah tersebut memilih meminta pengembalian dana (refund). Mustafa menegaskan bahwa pihaknya telah mengembalikan seluruh dana secara penuh kepada jamaah yang bersangkutan.
“Pengembalian dananya sudah 100 persen kami selesaikan. Kami juga sudah menyampaikan klarifikasi dan bukti refund ke Kementerian Agama Pusat,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur, termasuk pelaporan kepada pihak Kemenag. Mustafa juga menolak tuduhan miring yang menyebut travel miliknya masuk dalam daftar hitam (blacklist) Kementerian Haji Arab Saudi.
“Operasional kami tetap berjalan. Travel kami tidak masuk blacklist dan masih dipercaya oleh jamaah hingga hari ini,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Mustafa mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya, serta mengedepankan prinsip tabayyun atau klarifikasi dalam menyikapi berbagai informasi.
