WINNET.ID – Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 60 persen dari target tahunan pada akhir Agustus 2025. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, usai memimpin rapat evaluasi PAD di Aula Rumah Dinas Wali Kota (Banthayo lo Yiladiya), Rabu malam (28/5).
“Target kita tanggal 31 Agustus itu sudah harus 60 persen,” tegas Adhan Dambea. Untuk merealisasikan target ambisius ini, Pemkot berencana melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan membentuk tim khusus di setiap OPD yang bertugas mengawal peningkatan PAD.
Adhan menjelaskan, saat ini PAD menjadi tumpuan utama keuangan daerah menyusul terbatasnya sumber dana lain, termasuk dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Karena kota tidak ada uang. Uang dibayar PEN. Sekarang semua bersumber dari PAD. Kalau kita mengharap dari dana lain-lain, tidak ada,” ungkapnya.
Meski begitu, tantangan cukup besar masih membayangi, terutama pada sektor retribusi yang menjadi penyumbang utama seperti parkir dan sampah yang kontribusinya dinilai masih rendah.
“Ini menjadi kendala kota sekarang ini. Maka semua cara kita gunakan agar teman-teman OPD bisa bergerak maksimal,” kata Adhan.
Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, menyebutkan bahwa capaian PAD hingga saat ini baru mencapai 29,6 persen dari target tahunan Rp 361 miliar lebih. Nuryanto mengungkapkan sejumlah hambatan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga dampak efisiensi anggaran nasional yang menurunkan kunjungan wisatawan dan berdampak pada okupansi rumah makan serta hotel di Kota Gorontalo.
Sementara itu, untuk sektor retribusi sampah, keterbatasan armada pengangkut menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi pendapatan.
“Armada masih kurang, sehingga tidak mencukupi untuk mengangkut sampah di wilayah-wilayah dalam kelurahan,” jelas Nuryanto.
Pemerintah Kota Gorontalo berharap dengan perbaikan kinerja OPD dan sinergi lintas sektor, target PAD 60 persen pada Agustus dapat tercapai dan mendukung pembiayaan pembangunan kota secara mandiri.
