WINNET.ID – Sikap mengejutkan datang dari Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, usai rapat bersama Komisi dan Mitra OPD, dalam rangka membahas Anggaran KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (5/8/2025).
Usai rapat, dalam wawancara Ghalib menyatakan secara tegas akan mengembalikan alokasi anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) miliknya sebesar Rp200 juta ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Langkah ini diambil Ghalib sebagai bentuk komitmen menciptakan stabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus merespons kegelisahan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi 4 yang mengaku kesulitan merealisasikan program akibat keterbatasan anggaran.
”Saya tidak mau kita melakukan penyanderaan hanya untuk kepentingan Pokir. Ini bisa berbahaya. Pemerintah jadi harus mengotak-atik lagi anggaran,” tegas Ghalib.
Ghalib menegaskan bahwa Pokir memang merupakan hak setiap anggota DPRD. Namun ia mengkritik keras praktik yang menjadikan Pokir sebagai alat tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif.
”Wajar kalau anggota DPR memperjuangkan anggaran untuk Pokir, karena itu berhubungan dengan kepentingan masyarakat,” ujar Ghalib.
”Tapi saya pribadi menolak menjadikan Pokir sebagai alat sandera yang mengganggu stabilitas pemerintahan,” tambahnya.
Ghalib juga menyinggung bahwa paripurna sebelumnya sempat tertunda hanya karena perdebatan mengenai Pokir.
Hal ini menurutnya menjadi indikasi bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif, pengawasan, dan budgeting mulai tercampur kepentingan pribadi.
Langkah pengembalian Rp200 juta tersebut ia tegaskan sebagai inisiatif pribadi, bukan keputusan resmi DPRD ataupun Komisi 4.
Dana Pokir yang menjadi jatah tiap anggota dalam APBD Perubahan 2025 itu, menurutnya, lebih baik dikelola langsung oleh Gubernur untuk mendukung kebutuhan prioritas mitra kerja Komisi 4, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.
”Kalau saya kembalikan ke pemerintah, toh uang ini akan kembali ke masyarakat juga. Sama saja. Tidak usah egois menarik semua anggaran jadi kewenangan DPRD,” ucap Ghalib.
Langkah Ghalib Lahidjun ini dinilai sebagai preseden penting dalam upaya membenahi hubungan eksekutif dan legislatif di daerah, yang sering kali terganggu karena tarik menarik kepentingan Pokir.
Sikap transparan dan keberaniannya memilih mundur dari jatah Pokir pribadi, seyogyanya dapat menjadi contoh bagi anggota DPRD lainnya.
