Jakarta. Pimpinan beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka penguatan peran DPRD Terhadap perencanaan, Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat.
Kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan selama tiga hari yakni Rabu sampai Jum’at tanggal 02 hingga 04 Juni 2021. Adapun materi yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yakni tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No.77 tahun 2020. Dan Peran DPRD dalam menindaklanjuti LHP BPK.
Pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD saat ini sangat penting, apalagi ditengah-tengah kita menghadapi pandemik Covid-19. Dimana semua anggaran dipangkas untuk kepentingan dan penanggulan virus corona yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun.
” materi yang kami terima sangat baik, dimana memberikan kemudahan bagi kami sebagai wakil rakyat untuk menentukan arah kebijakan pemerintah,” ungkap Sri Masri Sumuri selaku Aleg Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo.
Dijelaskannya, Pelaksanaan Bimtek baru-baru ini di Hotel Merlyn Park Jakarta yang diikuti oleh seluruh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada dasarnya bertujuan baik.
“Bagi kami terutama yang baru di DPRD, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan negara sesuai dengan peruntukkannya. Artinya terjadinya penyalahgunaan dan penyelewenangan atau kesalahan dalam memanfaatkan anggaran ini terkadang bukan saja merugikan negara tetapi bagi kami sebagai wakil rakyat yang akan berhadapan dengan hukum,” jelas Sri sapaan akrabnya.
Sri Masri Sumuri yang ikut tergabung pada alat kelengkapan dewan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo ini, mengungkapkan, terkadang seorang anggota legislatif terjerat korupsi. Boleh jadi tidak mengetahui secara detail, atau juga karena pemahaman terhadap pengelolaan keuangan negara tersebut minim.
” Dengan mengikuti bimtek, kita bisa mengetahui seperti apa yang bisa kita lakukan dalam menjalankan setiap usulan program pemerintah daerah, perlu ada kajian keuangan yang jelas, agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan,”ungkapnya.
Lebih lanjut Sri Masri Sumuri atau dengan nama trennya (SMS) berpendapat, bahwa apa yang didapatkan dari Bimtek ini akan kami implementasikan dalam membuat peraturan dan kebijakan daerah terutama menyangkut keuangan negara.
“Dari beberapa materi yang kami dapatkan, persoalan pajak terutama menyangkut pelaporan dan penyetoran pajak sangat menarik bagi kami, sebab dengan semakin memahami dan mengetahui persoalan pajak dengan benar dan baik, maka kami berharap ke depan tidak akan terjerat dalam korupsi,” tutup SMS.
Pewarta ; Septiana
