WINNET.ID – Menyikapi polemik yang kembali mencuat dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mengambil langkah cepat dengan membentuk tim khusus. Tim ini dibentuk untuk menelusuri akar persoalan serta merumuskan solusi teknis agar sistem zonasi berjalan lebih adil dan proporsional.
Langkah tersebut diputuskan dalam rapat kerja gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo, yang digelar di Aula Dulohupa DPRD, Jumat (4/7/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD Gorontalo, Moh. Abdul Ghalieb Lahidjun, mengungkapkan bahwa banyak laporan dari masyarakat yang menunjukkan ketidakadilan sistem zonasi. Beberapa siswa yang tinggal sangat dekat dengan sekolah tujuan justru tidak diterima, menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah orang tua.
“Beberapa siswa yang rumahnya berdekatan dengan sekolah pilihan justru tidak diterima. Ini menjadi perhatian serius kami bersama Dinas Pendidikan,” tegas Ghalieb.
Sebagai respons cepat, DPRD membentuk tim kecil yang melibatkan unsur pimpinan DPRD dan perwakilan Dinas Pendidikan. Tim ini akan melakukan kajian teknis dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB, termasuk mengevaluasi ketentuan zonasi dan daya tampung sekolah.
“Karena persoalan ini strategis dan berdampak luas, kami sepakat membentuk tim kecil. Pimpinan DPRD, termasuk Pak Sulyanto, turut hadir. Tim ini bertugas mengkaji permasalahan teknis dalam pelaksanaan SPMB,” jelas Ghalieb.
Untuk solusi jangka pendek, Ghalieb mendorong penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah favorit seperti SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Gorontalo. Kedua sekolah ini diketahui mengalami keterbatasan daya tampung setiap tahunnya.
Ia juga mengusulkan percepatan pembangunan unit sekolah baru di wilayah Pabean, Pohe, dan sekitarnya—area yang saat ini masih menginduk ke SMA Negeri 1 dan mengalami kelebihan kuota.
“Zonasi wilayah Pabean dan Pohe mengarah ke SMA 1. Karena daya tampungnya terbatas, banyak siswa tak tertampung. Maka perlu pembangunan sekolah baru agar distribusi siswa lebih merata,” tambahnya.
DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menyempurnakan mekanisme penerimaan siswa baru. Evaluasi sistem zonasi dan transparansi informasi ke masyarakat menjadi fokus utama tim yang dibentuk.
Ghalieb berharap tim kecil ini segera bekerja dan menghasilkan rumusan solusi konkret agar pelaksanaan SPMB 2025 berjalan lebih baik, adil, dan menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
