WINNET.ID GORONTALO – Kegiatan reses yang dilaksanakan oleh Bapak Oktohari Dalango, di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. (24/01/23)Dalam acara tersebut, sekitar 100 orang warga turut hadir untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi aktif dalam proses dialog.
Masyarakat Desa Kramat menggunakan kesempatan reses ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka.
Salah satu permasalahan utama yang diungkapkan adalah terkait proyek pembangunan jalan lingkar di Desa Salilama yang belum selesai sejak tahun 2018. Warga berharap agar proyek tersebut dapat segera diselesaikan, mengingat pentingnya aksesibilitas jalan lingkar untuk kehidupan sehari-hari.
Baca juga: Reses di Desa Pilolayanga: Warga Minta Fasilitas gorong-gorong, mahayani, dan MCK
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan permintaan bantuan kepada sekretariat Karang Taruna dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi mereka yang tidak mampu. Permintaan ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dalam mendukung kehidupan ekonomi dan sosial di tingkat desa.
Dalam merespons aspirasi masyarakat, Bapak Oktohari Dalango memberikan tanggapan yang bijak. Terlebih lagi, hadirnya anggota DPRD Boalemo, Lahmudin, yang turut memberikan dukungan dalam menanggapi permasalahan yang diungkapkan masyarakat.
“Pembangunan jalan lingkar di Desa Salilama dimulai pada masa kepemimpinan Bapak Lahmudin dan Bapak Roem Pagau. Namun, proyek ini menghadapi kendala serius akibat pembebasan lahan yang tidak mendapat izin dari pemilik lahan,” jelas Oktohari dalam wawancara.
“Meskipun kepemimpinan berubah pada tahun 2019, namun kendala tersebut belum terselesaikan,” tambahnya.
Baca juga: Reses La Ode Haimuddin di Batupotong, Banjir Aspirasi: Abrasi Pantai Jadi Sorotan!
Menganggapi keluhan itu, Oktohari Dalango menyatakan komitmennya untuk bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Boalemo membahas penyelesaian pembangunan jalan lingkar tersebut.
Sementara untuk permintaan bantuan kepada sekretariat Karang Taruna dan UMKM, Oktohari menjelaskan bahwa penanganannya mungkin akan menunggu proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
“Sebab untuk anggaran tahun ini, itu yang sudah selesai dibahas,” ungkap Politisi Partai Golkar itu.
