winnet.id, Kabupaten Bualemo – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo yang mengalami penurunan.
Dampak dari penurunan anggaran ini turut dirasakan oleh para pegawai dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Boalemo.
“Kalau kata pak Ulul Azmi tadi ada pengurangan pendapatan, kalau kata pak Camat hal tersebut sesuai dengan Pagu anggaran yang telah ditetapkan.” ucap La Ode Haimudin, dalam dialog interaktif “Kopi Dumodupo” di Desa Bandungan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. (15/10/23)
Baca juga: Kabar Gembira! Pasar Murah Sembako Akan Hadir di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato
“Namun, apa pun istilahnya, yang jelas, pendapatan para pegawai dan ASN di Boalemo mengalami penurunan. Ini menjadi keprihatinan bersama bagi kita semua di sini,” tambah La Ode.
La Ode mengungkapkan, ia beberapa hari sebelumnya telah berdiskusi mengenai masalah ini dengan Penjabat (PJ) Bupati Boalemo. Menurut pengakuan dari Bupati, penurunan pendapatan ini disebabkan oleh minimnya Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan yang diterima oleh Pemda Boalemo.
Kondisi ini tidak hanya dialami Boalemo saja, melainkan beberapa daerah lain di Provinsi Gorontalo, termasuk Gorontalo Utara. Bahkan kata La Ode, Gorontalo Utara lebih parah.
“Saya juga telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengenai masalah ini dan telah meminta mereka untuk mengevaluasinya. Bahkan Gubernur Gorontalo telah menginstruksikan BKD Provinsi untuk segera menyelesaikan masalah ini.” jelas La Ode.
Baca juga: Mengurai Kecemburuan Sosial di Boalemo: Ismail Alulu Urai Solusi Perubahan
“Selain itu, pada tahun 2024, gubernur meminta agar gaji ke-13 dan ke-14 tidak ditunda-tunda, karena ini merupakan kebutuhan dasar dan harus menjadi prioritas,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan pegawai dan ASN.
Oleh karena itu, La Ode berharap, pegawai maupun ASN ini dapat bersabar, selagi pihak pemerintah sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah ini, hingga ditingkat kementrian.
“Karena ini juga terkait juga dengan anggaran pemilu 2024. Makanya saat ini sedang dibahas oleh badan keuangan bersama kementerian.” pungkasnya. (003)
