Menu

Mode Gelap

DPRD Provinsi Gorontalo WITA

Deprov dan Pemprov Gorontalo Sepakat Batalkan 4 Proyek Dana PEN


					Deprov dan Pemprov Gorontalo Sepakat Batalkan 4 Proyek Dana PEN Perbesar

Silahkan di Share Yach

winnet.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo sepakat membatalkan empat proyek yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Senin (10/10/2022).

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, usai melakukan pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

 

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf menjelaskan bahwa, DPRD Provinsi Gorontalo sepakat dan mendukung adanya pembatalan proyek yang menggunakan dana PEN.

 

“Jadi, kami fraksi – fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo, mendukung langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengambil sikap pembatalan proyek – proyek yang menggunakan dana PEN,” ujar Paris.

 

Adapun kata Paris, keempat proyek yang dibatalkan tersebut yaitu, pembangunan unit pengelolaan limbah B3 sekaligus laboratorium, pembangunan jalan di Desa Tenilo, Pilolodaa, Iluta, segmen I, Jasa Konsultan MK pembangunan RSUD DR. Hasri Ainun Habibie dan pembangunan RSUD DR. Hasri Ainun Habibie beserta pengadaan alat.

 

“Khusu untuk alat kesehatan yang ada di RS Ainun Habibie, itu kami minta untuk mencarikan solusi sehingganya hal tersebut dapat dipenuhi,” ucap Ketua Paris Jusuf.

 

Sementara itu, Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer menjelaskan bahwa mereka sebelumnya telah melaksanakan rapat khusus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pembatalan proyek dana PEN tersebut.

 

“Kami juga telah melakukan rapat khusus bersama KPK terkait pembatalan proyek dana PEN ini. Pembatalan dana PEN ini juga tidak ada unsur korupsi atau uang negara yang dirugikan,” tegas Hamka.

 

Selanjutnya kata Hamka, dengan pembatalan dana PEN tersebut pihaknya maupun fraksi yang ada, telah mencarikan solusi guna untuk menambal kebutuhan RS Ainun Habibie.

 

“Jadi saya juga telah mencarikan alternatif KSO untuk menambal proyek RS Ainun Habibie. Jadi itu adalah pihak ketiga yang telah bekerja sama karena adanya pembatalan PEN khusus RS Ainun Habibie,” tutur Hamka.

 

Sehingganya kata Hamka, pembatalan dana PEN tersebut telah terpenuhi. Karena ucap Penjagub Hamka, pertama tidak ada unsur, kedua tidak ada uang negara yang dirugikan dan terakhir ada alternatif lain yang bisa membackup.

Artikel ini telah dibaca 35 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Tim Pansus Aset DPRD Provinsi Gorontalo Menilai SOP Mitigasi Hukum Biro Hukum Masih Amburadul

15 Mei 2024 - 21:38 WITA

Pansus Temukan Banyak Aset Daerah Yang Belum Tercatat di KIB Daerah!

15 Mei 2024 - 12:39 WITA

Komisi 4 Desak SMA Wirabakti Meninggalkan Pola Asuh Militer

14 Mei 2024 - 15:54 WITA

DPRD Provinsi Gorontalo Siap Bantu Kegiatan Keagamaan Warga Kayubulan Limboto!

13 Mei 2024 - 00:53 WITA

Cepat atau Lambat Pencairan Beasiswa, Bergantung pada Jabatan PJ. Gubernur!

13 Mei 2024 - 00:18 WITA

Dialog Interaktif “Kopi Lolango” Kayubulan-Limboto: Jembatan Aspirasi

12 Mei 2024 - 23:50 WITA

Trending di Daerah