DPRD Provinsi Gorontalo, 14 Agustus 2023 – Forum Pegawai Honorer K2 dan Pegawai Non ASN Provinsi Gorontalo, menemui pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD, guna mengungkapkan keluhan mereka terkait nasib honorer di Provinsi Gorontalo kedepan.
Keluhan ini berangkat dari keresahan mereka tentang Undang-undang Manajemen P3K tahun 2018, yang mengatur pembatasan keberadaan tenaga honor/PTT, yang hanya sampai pada bulan November tahun ini. Sementara, hingga bulan Agustus ini, belum ada kejelasan tentang rekrutmen tenaga honor atau PTT, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Meski Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) juga telah menyikapi masalah jauh-jauh hari, dengan menerbitkan surat perintah kepada tiap-tiap Pemerintah Daerah (Pemda), untuk mengalokasikan kembali pembiayaan untuk honorer tahun 2024, namun mereka tetap khawatir tentang nasib mereka, setelah tahun 2024.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sebab, Menpan telah mengumumkan rencana rekrutmen CPNS dan P3K sebanyak lebih dari 1 juta pada bulan September 2023, dengan rencana 80% alokasi akan diberikan kepada P3K dan 20% untuk CPNS. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kesiapan pemerintah daerah dalam proses rekrutmen tersebut. Sehingga hal ini menjadi tanda tanya bagi mereka.
Puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo menghadapi ketidakpastian rekrutmen menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, para honorer tersebut menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan mereka kepada Komisi 1, yang secara khusus membidangi kepegawaian, guna menjadi perhatian:
- Mereka menuntut penjelasan mengenai mekanisme rekrutmen P3K di lingkungan Pemprov Gorontalo.
- Alokasi formasi P3K yang diperlukan untuk Propinsi Gorontalo, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis administrasi di OPD-OPD seperti Sekretariat DPRD.
- Hingga saat ini, mereka belum mendapatkan informasi mengenai usulan formasi kebutuhan P3K dari Badan Kepegawaian. Informasi ini penting sebagai dasar acuan untuk seleksi nantinya.
- Terkait rekrutmen, para honorer dan PTT merasa kebingungan mengenai rincian formasi jabatan yang dibutuhkan dan formasi pendidikan yang diperlukan. Ini menjadi kunci agar mereka dapat bersiap mengikuti seleksi.
Baca juga:
Kunjungan Kerja Komisi 1: Memastikan Profesionalisme Radio RH dalam Pemilu 2024
Tahapan Pemilu dan Pemilukada 2024: Komisi 1 Bangun Koordinasi dengan KPU Bualemo
Mereka berharap agar Komisi 1 dapat memperjuangkan nasib mereka dalam hal kesinambungan pekerjaan dan masa depan mereka.
Menyikapi keluhan dan aspirasi ini, Pimpinan Komisi 1 DPRD, AW. Thalib, berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi ribuan Honorer tersebut, yang akan diawali dengan mengundang Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Gorontalo, untuk rapat bersama, membahas nasib honorer di Gorontalo.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB guna mengakomodir tenaga honorer dalam penerimaan PPPK tahun 2023.” tegas AW. Thalib.
Para PTT Sekretariat DPRD berharap dengan adanya dukungan dan perjuangan dari pimpinan dan anggota Komisi 1, kejelasan nasib PTT dapat diperjuangkan melalui proses seleksi rekrutmen P3K, tahun depan, sebagai langkah positif menuju masa depan yang lebih baik, baik bagi mereka sendiri maupun keluarga mereka. (004/ilam)
