KPU Bualemo, Provinsi Gorontalo – Hari ini, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW. Thalib, mengunjungi KPU Bualem, guna berkoordinasi mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pemilukada tahun 2024.
Dalam wawancara, AW. Thalib menegaskan, tahapan pemilu dan pemilukada tahun 2024, dipastikan akan berjalan baik. Namun, ia menyebut, masih terdapat lebih dari seribu pemilih pemula, yang masih perlu melakukan perekaman elektronik.
“Kita mendapati masih ada seribuan pemilih pemula yang belum direkam Elektronik. Sehingga kita berharap, ini akan segera dapat direalisasikan dalam akhir tahun ini sudah bisa 100%,” jelas AW. Thalib.
Dalam konteks perubahan data kependudukan, AW. Thalib menyebut peningkatan data pemilih, seperti warga yang menikah dibawah umur 17 tahun atau purnawirawan TNI dan Polri, sebagai hal yang juga perlu menjadi perhatian.
Baca juga: Tahapan Pemilu-Pemilukada 2024: 41 Ribu Pemilih Belum Melakukan Perekaman KTP Elektronik?
“Misalnya polisi, tentara yang tadinya tidak memiliki hak suara, karena sudah pensiun sudah tidak lagi sebagai anggota TNI Polri, maka mereka sudah bisa menjadi pemilih di tahun 2024.” terang AW. Thalib.
“Nah hal-hal yang seperti ini tentunya harus diikuti secara cermat oleh penyelenggara Pemilu,” sambungnya.
Selain itu, hal lain yang menjadi sorotan komisi 1 dalam kunjungannya ke KPU Bualemo adalah pembiayaan pemilu dan pemilukada.
AW. Thalib menyoroti perbedaan anggaran yang diusulkan oleh KPU (26 miliar) dan pemerintah daerah (18 miliar), yang perlu segera diklarifikasi.
Baca juga: Pemilu Tahun 2024: KPU Gorontalo Menghadapi Tantangan Pembiayaan
Menurut AW. Thalib, perbedaan ini perlu diperjelas, guna memastikan kualitas Pemilu tidak terganggu.
“Realisasi dari pembicaraan yang sudah disepakati disini, itu kurang lebih ada 26 miliar rupiah yang dianggarkan untuk pemilukada tahun 2024. Akan tetapi kemudian ada penawaran dari pemerintah daerah menjadi 18 miliar.” ungkap AW. Thalib.
“Tetapi penawaran ini belum diketahui oleh KPU. Apakah ini berdasarkan hasil review? atau ini hanya merupakan sebuah asumsi estimasi. Nah ini butuh kejelasan,” sambung politisi partai PPP itu, tegas.
Dalam menindaklanjuti masalah ini, komisi 1 dalam waktu dekat, berencana melakukan diskusi lebih lanjut, guna mengevaluasi seluruh tahapan secara teliti.
Baca juga: Sukseskan Pemilu 2024: DPRD Provinsi Siapkan Anggaran Untuk KPU dan Bawaslu
“Mungkin hari Senin atau Selasa paling lambat, sudah harus kita lakukan evaluasi pencermatan, untuk melihat kembali item-item mana yang perlu dilakukan perubahan.” ucap AW. Thalib.
Langkah ini, kata AW. Thalib, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengurangan anggaran, didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tidak akan menimbulkan masalah, dikemudian hari.
AW. Thalib tidak memungkiri, perencanaan Pemilu adalah proses yang kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik. Oleh karena itu, dirinya mendorong seluruh pihak untuk melaksanakan tahapan dengan secara seksama, tanpa melewatkan satupun tahapan.
“Melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan pengambilan keputusan yang rasional, kita dapat menjadikan Pemilu 2024 sebagai contoh bagi daerah lain, di Indonesia.” tutup Politisi senior tersebut. (004/ilam)
