Winnet.id – Kunjungan Reses Anggota DPRD Kota Gorontalo Temukan Tidak Ada Aktifitas Pembangunan SPAM di Kecamatan Dungingi, Sebagaimana Dijanjikan Kadis PUPR.
Reses, DPRD Kota Gorontalo – Tim reses anggota DPRD Kota Gorontalo dapil Kota Barat-Dungingi, yang dipimpin oleh Arifin Miolo melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Dungingi. (18/08/23)
Dalam kunjungan itu, tim reses menemukan fakta yang mengecewakan. Tim reses mendapati tidak ada aktifitas pengerjaan pembangunan SPAM Dungingi, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Dinas PUPR Kota Gorontalo. Bahkan pada saat tiba, Tim reses menemukan pintu pagar lokasi pembangunan, terkunci rapat.

“Lagi-lagi kami dikecewakan. Padahal Kadis PUPR sudah berjanji kepada kami untuk segera memaksimalkan pekerjaan proyek SPAM ini,” tegas Anggota DPRD Dapil Kota Barat-Dungingi, Herman Haluti, penuh rasa kecewa.
Herman Haluti mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap keterlambatan pembangunan ini. Sebab menurutnya, masyarakat sering menyalahkan anggota DPRD ketika progres pembangunan tidak berjalan lancar, padahal mereka telah menjalankan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.
“Dalam berbagai kesempatan kami sudah mengundang dinas-dinas terkait untuk rapat dengar pendapat (RDP), melakukan evaluasi, dan melakukan tinjauan lapangan. Namun, kenyataan di lapangan sangatlah mengecewakan,” tegasnya, lagi.
SPAM Dungingi sendiri merupakan proyek yang dinantikan oleh masyarakat, terutama untuk memaksimalkan pemanfaatan air bersih di Kota Gorontalo, khususnya di Kecamatan Dungingi dan sekitarnya.

“Proyek ini menggunakan anggaran dana PEN senilai 13 miliar. Sementara, dana PEN sendiri, memiliki batas pencairan hingga akhir tahun. Hanya sampai 31 Desember ini 2023 ini,” tambah dia.
Herman mengungkapkan keprihatinannya bahwa jika pembangunan ini tidak selesai tepat waktu, maka anggaran dana PEN yang telah dialokasikan bisa terancam tidak akan cair kembali. Konsekuensinya, pemerintah akan terpaksa menggunakan dana APBD untuk melanjutkan proyek ini.
“Sangat disayangkan jika APBD yang sudah terbatas harus lagi dibebani dengan biaya pembangunan SPAM Dungingi yang seharusnya sudah selesai tahun ini,” lanjut Herman, dengan nada menahan amarah.
Dengan keterlambatan ini, Herman berharap agar pihak terkait, khususnya dinas PUPR sebagai pengguna anggaran (PA), untuk segera mengambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan, guna memastikan pembangunan SPAM Dungingi dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (004/ilam)