Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Provinsi Gorontalo

Komisi I Deprov Gorontalo Soroti Program Command Center Pemprov

×

Komisi I Deprov Gorontalo Soroti Program Command Center Pemprov

Sebarkan artikel ini

Winnet.id – Status tidak jelas, Program Command Center yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi sorotan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, dimana hingga saat ini belum berjalan sesuai harapa. Command center salah satu fungsinya melakukan pemantauan berbagai aktifitas dan informasi.

Pusat data ini sebenarnya akan beroperasi pada tahun 2022 kemarin, namun masih terkendala oleh aspek peralatan, perangkat dan ruangan sehingga ditargetkan pada awal tahun 2023, tapi sampai dengan bulan Maret ini belum juga terlihat tanda-tandanya.

Hal ini membuat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mulai gerah dan bertanya-tanya kepastian command center akan mulai beroperasi.

“Hingga saat ini kami masih menunggu dan ingin memastikan kapan command center difungsikan,” ujar Ketua Komisi I AW Thalib, Senin (13/03/2023).

Ditegaskan, jangan sampai program yang telah menelan APBD yang cukup besar ini hanya akan menjadi pajangan dan tidak termanfaatkan.

“Kalau hanya jadi pajangan untuk apa, kami minta ini segera beroperasi,” tegasnya.

Dikatakan, command center sangat diharapkan tidak saja berdiri sendiri tapi harus menjadi data center yang aplikasinya terintegrasi dan terkoneksi ke seluruh OPD-OPD bahkan sampai sampai ke Kabupaten Kota hingga ke desa atau kelurahan. Mengapa, karena saat ini menuju Gorontalo digital yaitu satu konektifitas yang saling terintegrasi terkait satu sama lain.

“Ini tentunya memiliki sumber data primer bersumber dari Kabupaten Kota yang juga bersumber dari desa sehingga kita tidak perlu melakukan pemutakhiran data secara periodik karena sudah terjadi pemutakhiran setiap saat,” jelasnya.

AW Thalib berharap, interkoneksi selain antara OPD dan juga Kabupaten Kota perlu dilakukan dengan instansi vertikal yang ada di daerah ini agar terasa lebih luas manfaatnya.

“Dengan begitu kita makin banyak dan mudah memperoleh informasi bahkan meresponnya. Kita bisa menjawab apa-apa dan persoalan yang dihadapi dan pada saat itu juga Gubenur sebagai Kepala daerah bisa mengambil langkah dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *