WINNET.ID GORONTALO – Dalam paripurna ke-135 pada hari Senin (04/03), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Fikram AZ Salilama, mengungkapkan kritiknya terhadap kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang lalu.
Fikram AZ Salilama mengemukakan kekhawatiran yang serius terkait kurangnya netralitas ASN dalam Pemilu 2024.
Dalam kritikannya, Fikram menyoroti bahwa meskipun Gubernur telah menegaskan netralitas ASN, masih terdapat Aparat Sipil yang tidak netral dalam mendukung pelaksanaan pemilihan anggota legislatif.
Bahkan, kata dia, sejumlah aparat sipil yang memiliki jabatan struktural diduga memberikan dorongan kepada orang lain untuk memilih figur tertentu, yang jelas melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi.
“Ada ASN dalam sebuah apel pagi berkata, kita harus memilih aleg yang paling sering membantu dan memberikan manfaat bagi dinas kita. Ini kan jelas-jelas mengarahkan, memprovokasi,” ujar Fikram, menirukan pernyataan ASN yang dinilainya merusak nilai Demokrasi tersebut.
“Sempat ada aksi yang merespon pernyataan itu, tapi kemudian kami tahan. Kami minta mereka untuk menahan diri. Oleh sebab itu, mengantisipasi demo besar-besaran, kami minta bapak untuk segera mengambil sikap,” tambahnya.
Menyikapi kritik yang disampaikan oleh Fikram, Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan tersebut dengan serius. Ismail Pakaya juga mengungkapkan langkah konkret telah diambil pihaknya terhadap laporan tersebut.
“Untuk masukan yang disampaikan oleh pak Fikram, akan kami tindak lanjuti. Dan sesungguhnya, kami juga sudah tindak lanjuti, pak Fikram. Kami sudah buatkan berita acara, dan insya Allah ini akan berlanjut, dan akan kita tangani,” ucap Ismail Pakaya, menjawab keluhan tersebut.
Perdebatan terkait netralitas ASN dalam konteks pemilihan umum merupakan sorotan penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
Kritik yang disampaikan oleh Fikram AZ Salilama mencerminkan pentingnya penegakan aturan serta pengawasan yang ketat terhadap perilaku para ASN demi memastikan proses pemilu yang adil dan demokratis di Provinsi Gorontalo.
