Winnet, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan, mengadakan rapat kerja bersama mitra OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada Rabu, 6 November 2024.
Rapat ini bertujuan membahas capaian optimalisasi APBD Induk Tahun Anggaran 2024 dan memproyeksikan program kerja tahun anggaran 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, mulai pukul 10.00 WITA. Hadir dalam rapat tersebut adalah jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi 1, pejabat OPD, dan beberapa instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi 1, Kristina Mohamad Udoki, menyampaikan sejumlah masukan terkait kesiapan instansi pemerintah menjelang pilkada, kebutuhan anggaran, serta realisasi program kerja yang berjalan. Ia menegaskan pentingnya upaya bersama untuk menjaga stabilitas daerah, terutama mendekati perhelatan politik mendatang.
“Kami harapkan agar aparatur dapat menjaga kondusivitas di masa menjelang pilkada ini. Kami tidak ingin ada kendala yang dapat mengganggu pelaksanaannya,” ujar Kristina, mengingatkan pentingnya kerjasama dari semua pihak untuk menjamin kelancaran agenda tersebut.
Selain itu, Kristina juga menyoroti capaian kinerja beberapa OPD, khususnya terkait tren perizinan dan pelaksanaan program Kominfo. Ia mempertanyakan apakah tren perizinan saat ini menunjukkan peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun lalu, mengingat pentingnya dukungan pemerintah terhadap kelancaran administrasi di lapangan.
“Untuk tren perizinan tahun lalu apakah mengalami penurunan atau peningkatan? Mengingat masih banyak laporan di lapangan terkait hal tersebut,” tambahnya, seraya meminta penjelasan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo.
Lebih lanjut, Kristina turut memberikan apresiasi terhadap Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo yang berhasil mencapai realisasi anggaran lebih dari 80%. Ia berharap program yang dijalankan dapat terus berjalan sesuai target dan menyarankan agar dukungan anggaran terus diberikan demi keberlanjutan program unggulan.
“Program Kominfo yang telah mencapai lebih dari 80% adalah hal yang patut diapresiasi. Semoga ke depan, semua program berjalan sesuai capaian dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Kristina.
Tidak hanya itu, Kristina juga menyoroti anggaran untuk BKD terkait penempatan dan seleksi tenaga honorer P3K. Ia berharap tidak ada tambahan tenaga di luar rencana yang bisa menimbulkan ketidakjelasan di lapangan.
“Penempatan dan seleksi tenaga honorer harus diseleksi ketat, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jangan ada penambahan yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Terakhir, ia juga memberi masukan kepada Sekretaris DPRD terkait serapan anggaran yang masih mencapai 78%. Menurut Kristina, angka ini seharusnya sudah lebih dari 80% pada bulan November. Ia berharap kinerja Sekwan bisa terus ditingkatkan untuk memaksimalkan pencapaian anggaran di akhir tahun ini.
“Di bulan November ini, seharusnya realisasi anggaran sudah mencapai di atas 80%. Kami harap Sekwan dapat memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan,” Pungkasnya.
