WINNET.ID – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang Bone Bolango menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Rabu (14/5/2025). Aksi ini berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perwakilan penambang dan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat paripurna, para perwakilan masyarakat menyampaikan protes keras terkait aktivitas PT Gorontalo Mineral (PT GM) yang dianggap telah menginvasi wilayah pertambangan rakyat. Mereka menuntut adanya penyelesaian terkait status lahan yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi PT GM, serta penghentian berbagai praktik yang merugikan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, lima anggota Pansus Pertambangan DPRD, yaitu Meyke Kamaru, Hamzah Idrus, Limonu Hippy, Syamsir Djafar Kiayi, dan Muhammad Dzikyan, sepakat menandatangani MoU yang berisi tuntutan utama masyarakat.
Isi dari MoU tersebut meliputi beberapa poin penting, antara lain:
-
Penghentian aktivitas PT GM di wilayah pertambangan rakyat pada titik Bor 1, 3, 9, dan Batu Gergaji.
-
Penghentian penahanan material tambang rakyat oleh pihak perusahaan dan aparat keamanan.
-
Penyelesaian konflik lahan antara masyarakat penambang dan PT GM.
-
Permintaan kepada DPRD untuk segera mengundang Gubernur Gorontalo dan Bupati Bone Bolango guna membahas penyelesaian lebih lanjut.
Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Kamaru, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk mencari solusi yang adil dan berpihak pada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa langkah selanjutnya adalah mengundang seluruh pihak terkait, termasuk perusahaan dan pemerintah daerah, untuk mencari penyelesaian secara menyeluruh.
“Sengketa ini harus diselesaikan dengan kehadiran negara. Kami akan pastikan tidak ada lagi penambang yang dirugikan,” ungkap Meyke.
Aksi damai yang digelar ribuan penambang ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan dan berlangsung dengan tertib. Masyarakat berharap agar DPRD dapat mengawal proses penyelesaian masalah ini hingga tuntas, serta memastikan tidak ada lagi praktik yang merugikan penambang lokal di wilayah pertambangan rakyat Bone Bolango.
