Penulis: Jhojho Chornelis Rumampuk, ketua PJS Gorontalo
WINNET.ID Gorontalo – Pada masa kini, integritas institusi Polri dan isu pertambangan ilegal di Pohuwato menjadi sorotan utama dalam ranah hukum dan pemerintahan. Provinsi Gorontalo, yang seharusnya menjadi pusat kemajuan dan kedamaian, kini tenggelam dalam kontroversi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi.
Pertambangan ilegal telah menjadi momok yang menghantui Provinsi Gorontalo, khususnya di Pohuwato. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat.
Pertambangan ilegal seringkali dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan pada ekosistem alamiah dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, praktik ilegal ini juga menciptakan ketidakstabilan sosial, meningkatkan risiko konflik, dan mengganggu ketertiban umum.
Di tengah maraknya pertambangan ilegal, penegakn hukum oleh institusi Polri menjadi sorotan utama. Masyarakat mengharapkan penegakn hukum yang tegas dan adil untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, terdapat keraguan akan integritas institusi Polri dalam penanganan kasus pertambangan ilegal di Gorontalo.
Ketegasan dan transparansi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu.
Pertanyaan pun muncul mengenai perlindungan hukum di Provinsi Gorontalo. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi Polri merupakan upaya nyata untuk melindungi kepentingan masyarakat, ataukah lebih condong kepada perlindungan kepentingan pihak-pihak tertentu?
Perlindungan hukum seharusnya berfokus pada kepentingan umum dan keadilan sosial. Namun, jika penegakan hukum hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, hal tersebut akan merusak integritas dan legitimasi institusi hukum di mata masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan ini, dibutuhkan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, institusi hukum, dan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam pengawasan terhadap penegakan hukum dan pemerintahan. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan positif dan memperkuat integritas institusi hukum.
