Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DaerahNasionalProvinsi Gorontalo

Surat Jaminan Bupati: Dinilai Berkelakuan Baik dan Kooperatif Selama Pemeriksaan, Tersangka Korupsi PJU-TS Boalemo Tidak Ditahan

290
×

Surat Jaminan Bupati: Dinilai Berkelakuan Baik dan Kooperatif Selama Pemeriksaan, Tersangka Korupsi PJU-TS Boalemo Tidak Ditahan

Sebarkan artikel ini

WINNET.ID – Penjabat Bupati Boalemo Dituding Tidak Proaktif dalam Pemberantasan Korupsi: LSM Soroti Surat Jaminan dan Penangguhan Tersangka.

Boalemo, 24 Juni 2023 – Penjabat Bupati Boalemo, Sherman Moridu, mendapat sorotan tajam dari Koordinator Investigasi LSM Yaphara Gorontalo, Carles Ishak, terkait ketidakproaktifannya dalam pemberantasan korupsi.

Carles Ishak, dalam beberapa kesempatan menyampaikan beberapa poin kontroversial disorotinya, termasuk pemberian surat jaminan oleh Pemerintah Daerah kepada salah satu tersangka korupsi dan penangguhan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo terhadap tersangka korupsi Proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Kabupaten Boalemo.

Dalam kasus ini, Bupati Boalemo, Sherman Moridu, diduga memberikan surat jaminan Pemerintah Daerah kepada salah satu tersangka korupsi untuk menghindari penahanan. Tindakan ini menuai kekecewaan Carles Ishak, yang menilai bahwa Bupati Boalemo seharusnya tidak memberikan perlindungan kepada tersangka korupsi.

Carles Ishak juga menyayangkan keputusan Kejaksaan Negeri Boalemo yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi dalam perkara dugaan korupsi PJU-TS tersebut. Menurut Carles, penangguhan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan jauh dari standar hukum dalam penanganan kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah.

“Sekalipun ada jaminan penangguhan, yah namanya kasus korupsi jangan tembang pilih. Apalagi jaminannya dari pemerintah daerah. Kejaksaan harusnya tidak melakukan perbuatan itu,” kata Carles

Carles menganggap, tindakan jaminan dari pemerintah daerah dan penangguhan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo, merupakan bentuk tebang pilih dalam menghukum perilaku korupsi. Hal ini menurut dia, menjadi satu fakta nyata rendahnya kualitas pemberantasan korupsi di Gorontalo,yang menciderai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi
Carles Ishak juga menyayangkan keputusan Kejaksaan Negeri Boalemo yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi dalam perkara dugaan korupsi PJU-TS.

“Apalagi pertimbangan penyidik Kejaksaan, hanyalah karena si tersangka selama pemeriksaan berkelakuan baik dan kooperatif. Para penyidik Kejati lupa bahwa standar hukum terkait alasan subjektif penahanan tersangka itu diantaranya tidak menghilang barang bukti dan mengulangi perbuatan. Terlebih perkara ini adalah perkara khusus.” ucap Carles.

Carles menambahkan, jika berkaca pada kasus sebelumnya, pengembalian kerugian negara dalam kasus-kasus terdahulu, seperti perkara bandara Djalaludin Gorontalo tahun 2012 yang berhasil mengembalikan uang negara senilai 6 miliar, dan perkara bansos kota Gorontalo tahun 2014 yang juga berhasil mengembalikan uang negara 1 miliar, tetap dilakukan upaya penahanan terhadap para tersangka. Ia berpendapat bahwa pengembalian kerugian negara yang disita penyidik seharusnya menjadi bukti kuat adanya peristiwa pidana serta upaya pemulihan kerugian, bukan alasan untuk menghindari penahanan.

Carles Ishak juga mempertanyakan alasan mengapa Penjabat Bupati Boalemo lebih memilih memberikan surat jaminan daripada menahan tersangka korupsi tersebut. Ia mengkritik bahwa jika alasan yang digunakan adalah karena dibutuhkan kapasitas dan tenaga tersangka sebagai ASN oleh Penjabat Boalemo, maka seharusnya pihak penyidik berpikir konstruktif bahwa tersangka kemungkinan akan bersentuhan lagi tindak pidana Korupsi melalui kewenangan dan tugas pengelolaan anggaran.

“Pengembalian kerugian negara itu, tidak menghapus pertanggungjawaban hukum/pidana seseorang hanya sebatas meringankan. Termasuk tidak menghilangkan atau bisa dijadikan alasan pemaaf dalam upaya paksa penahanan.” terang Carles.

“Jika kemudian hanya karena alasan dibutuhkan kapasitas dan tenaganya sebagai ASN oleh Penjabat Boalemo, justru penyidik mestinya berfikir konstruktif bahwa si tersangka akan bersentuhan lagi dengan kewenangan dan tugas pengelolaan anggaran. Apakah ada jaminan tidak akan terjadi lagi perbuatan yang sama ataukah Pemda Boalemo sudah kehabisan stok ASN yang kapabel dalam urusan pemerintahan sehingga wajib menggunakan surat sakti tersebut”. tambahnya.

Dalam konteks ini, Carles Ishak juga mempertanyakan apakah ada jaminan bahwa perilaku serupa tidak akan terulang ataukah Pemerintah Daerah Boalemo kehabisan stok ASN yang memiliki kapabilitas dalam urusan pemerintahan sehingga harus menggunakan surat jaminan tersebut.

LSM Yaphara Gorontalo yang diwakili oleh Carles Ishak menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dalam polemik ini. Mereka berencana untuk melaporkan masalah ini dan kemungkinan besar akan melakukan aksi demo. Mereka ingin melihat bagaimana tanggapan dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri terhadap model baru pemberantasan korupsi di daerah.

“Kami dari Yaphara, tidak akan tinggal diam dengan polemik ini. Akan kami laporkan masalah ini. Tadi juga sudah kita diskusikan. Dan kemungkinan besar akan kita lakukan aksi demo. Nanti kita lihat, apa respon Kejaksaan Agung dan Kemendagri terhadap model baru pemberantasan korupsi di Daerah”. ungkap Carles.

Perlu untuk diketahui, saat ini Kejaksaan Tinggi Gorontalo sedang menangani kasus korupsi proyek PJU-TS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo. Proyek senilai Rp. 18,7 miliar pada tahun anggaran 2020 ini terbagi dalam dua wilayah, yaitu Wilayah Timur dan Wilayah Barat.

Dalam perkembangan terkait kasus ini, Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah menetapkan dua orang ASN sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah AL, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo. Tersangka kedua adalah MP, yang merupakan PPK dalam proyek tersebut, yang ditangguhkan penahanannya oleh kejaksaan Bualemo, karena memperoleh surat sakti dari Penjabat Bupati Bualemo, Sherman Moridu. (004/ ilam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *