Winnet.id, Boalemo – Panitia Khusus Ranperda DPRD Provinsi Gorontalo mengambil langkah proaktif dalam mengintegrasikan Ranperda Penyelenggaraan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dengan realitas di lapangan.
Dalam upaya tersebut, Pada Rabu Pagi (06/09/23), tim pansus yang diketuai Adnan Entengo, mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Boalemo dan Pohuwato.
Baca juga: Integrasi Ranperda: Pansus DPRD Provinsi Kunjungi Kantor PTSP Bone Bolango
“Dalam upaya mengintegrasikan Ranperda dengan situasi nyata di lapangan, kami meninjau kondisi SLB di Provinsi Gorontalo secara langsung. Hari ini, kami mengawalinya dengan kunjungan ke SLB Boalemo dan Pohuwato.” buka Anggota Pansus, Oktohari Dalanggo, kepada wartawan.
Selama kunjungan, Okto, panggilan akrab Oktohari Dalanggo, mencatat temuan yang mengungkap sejumlah masalah, yang dinilainya, belum terselesaikan oleh kebijakan pemerintah. Salah satu diantaranya adalah anggaran makanan yang masih sangat minim.
“Hanya Rp. 35.000,- per hari untuk tiga kali makan bagi satu siswa. Situasi ini tentu masih sangat kurang,” tegas Okto.
Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti Mandi Cuci Kakus (MCK) di asrama juga menjadi sorotan tim Pansus selama kunjungan ke SLB Boalemo.
Baca juga: Revolusi Perda Pajak & Retribusi: Pansus 4 Kunjungi Samsat Gorontalo Utara
Selain itu, masalah kelebihan kapasitas di sekolah dan asrama yang dihuni oleh peserta didik berkebutuhan khusus tersebut, juga tidak lepas dari sorotan tim pansus.
Baca juga: DPRD Susun Ranperda Penyelenggaraan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Gorontalo
“Masalah lahan juga kami perhatikan. Jumlah siswa di sini sudah mencapai lebih dari seratus orang, sedangkan sarana dan prasarana yang tersedia, sejak dibangun hingga saat ini, masih sangat terbatas,” jelas Politisi Partai Golkar ini.
Temuan-temuan tersebut akan menjadi perhatian utama tim Pansus, yang selanjutnya akan diakomodir dalam rancangan peraturan daerah yang sedang mereka usulkan.
“Dengan diakomodirnya temuan ini dalam ranperda, diharapkan, masalah-masalah ini akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.” pungkasnya. (004/ilam)