Winnet, Gorontalo – Rapat paripurna ke-2 DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas pembentukan fraksi-fraksi untuk periode 2024-2029 memanas akibat perubahan koalisi Partai Hanura. Awalnya bergabung dengan PAN dan PKB, Hanura kini memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat, membentuk fraksi baru bernama Denura (Demokrat-Hanura). Perubahan ini memicu banyak diskusi di dalam forum, termasuk dari Partai Golkar yang mengkritisi kemungkinan konsekuensi hukum.
Ridwan, Wakil Ketua sementara DPRD Provinsi Gorontalo, memberikan pandangannya mengenai dinamika yang terjadi. Ia menilai pandangan kritis dari Golkar sebagai hal positif.
“Ada pandangan kritis dari Partai Golkar, mereka mengingatkan, jangan sampai ada konsekuensi hukum. Apakah kita melanggar hukum atau tidak? Itu bagus, mereka mengingatkan betul,” ujar Ridwan.
Meski demikian, Ridwan melihat tidak ada tanggapan lebih lanjut terkait kekhawatiran tersebut, yang menandakan rapat berjalan baik. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan di tengah perbedaan pendapat dalam forum.
“Suasana yang hidup ini saling mengingatkan. Itulah kebersamaan yang kita bangun ke depan,” ungkapnya.
Ridwan juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Provinsi Gorontalo, terutama dalam membangun daerah agar bisa bersaing dengan provinsi lain di Sulawesi. Menurutnya, DPRD harus fokus untuk mendorong pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian Gorontalo.
“Tantangan kita, Gorontalo harus kita majukan. Kita provinsi yang sudah sangat tertinggal dari provinsi-provinsi se-Sulawesi. Kerja parlemen harus mendorong pemerintah untuk meningkatkan produk domestik bruto Gorontalo,” tegas Ridwan.
Menanggapi perubahan sikap Hanura, Ridwan menilai hal tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi. Menurutnya, setiap partai, baik yang besar maupun kecil, memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihan dan menyampaikan pendapat.
“Kita tidak melihat posisi mayoritas, minoritas. Semua orang dikasih kesempatan untuk berpendapat dan memilih,” jelasnya.
Ridwan menutup dengan menekankan pentingnya menjaga keadaban demokrasi di DPRD, di mana perbedaan pendapat harus dihormati, namun tetap harus mengarah pada keputusan bersama yang solid.
“Kita boleh berbeda, tapi kita tetap menjaga satu keputusan,” pungkasnya.
