WINNET.ID GORONTALO – Sebagai representatif masyarakat dalam DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea secara terbuka menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja lembaganya.
Dalam reses yang diadakannya di Halaman AD Center, Kelurahan Limba U2, Kota Gorontalo, Adhan tidak ragu menyebut fungsi DPRD Provinsi Gorontalo “mati suri.”
Menurut Adhan, kegagalan DPRD tergambar dari ketidakmampuannya menangani berbagai persoalan yang melibatkan kepentingan masyarakat Gorontalo.
“Reses ini cuma cerita. Tidak ada yang betul! Seharusnya, sebelum Pemerintah Daerah mengajukan APBD, tim Badan Anggaran DPRD rapat dulu tentang apa-apa yang akan dilaksanakan. Tapi selama hampir 5 tahun ini, tidak begitu,” ungkap Adhan dengan rasa kekecewaan.
Baca juga: Pertemuan Komisi 1 dan Manajemen PT PJA Jadi Sorotan: Begini Penjelasan Adhan Dambea
Ia juga membandingkan dengan saat menjabat sebagai ketua DPRD Kota Gorontalo, ia pernah menolak konsep dari pemerintah daerah karena tidak sesuai konsep DPRD sebagai representatif masyarakat.
“Hal ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dan ini juga yang menjadi sumber persoalan,” tegas Adhan.
“Faktanya program-program pemerintah daerah, tidak ada yang beres. Tidak ada yang benar-benar tulus dipersembahkan untuk rakyat. Apalagi belakangan ini, amburadul semua. Itu karena apa? Karena DPRD iya-iya saja dengan konsep Pemda, tanpa ada evaluasi yang mendalam,” tambahnya.
Baca juga: 23 Tahun Gorontalo di Mata Adhan Dambea: Tidak Ada yang Istimewa
Adhan mengaku telah mengajukan usulan untuk merubah sistem pelaksanaan pemanfaatan anggaran APBD. Menurutnya, DPRD harus benar-benar mengkaji program yang akan dilaksanakan, dan harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, terlebih sejalan dengan hasil temuan dalam reses.
“Ini yang tidak terjadi saat ini. Untuk aspirasi masyarakat, saat ini kita hanya mengandalkan anggaran Pokir. Syukurlah kita anggota DPRD Punya Anggaran dana Pokir ini,” ujarnya.
“Kalau bisa dibilang, DPRD Provinsi Gorontalo mati suri! Hampir tidak ada manfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang oleh dana Pokir.” sambungnya.
Kritik tajam Adhan Dambea ini menjadi sorotan publik yang hadir dalam reses, sekaligus menjadi evaluasi dan refleksi peran dan kinerja DPRD Provinsi Gorontalo. (003)
